Jakarta – Gedung DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat yang terbengkalai bertahun-tahun, akhirnya memaksa Bupati John Kenedy Azis turun tangan langsung.
Di tengah sorotan masyarakat terhadap proyek yang tak kunjung selesai itu, John Kenedy Azis memilih terbang ke Jakarta membawa proposal bantuan Rp39 miliar demi menyelamatkan pembangunan gedung legislatif yang kini lebih sering disebut “simbol mangkrak” daripada simbol pemerintahan.
Langkah itu dilakukan melalui audiensi dengan jajaran PT Hutama Karya di Jakarta, Kamis (21/5/2026). Proposal bantuan diserahkan langsung kepada Direktur Utama Hutama Karya, Koentjoro.
Bagi Pemkab Padang Pariaman, pertemuan tersebut bukan sekadar kunjungan formal, melainkan pertaruhan besar agar proyek yang lama mati suri itu bisa kembali bernapas.
Mangkraknya pembangunan Gedung DPRD selama ini menjadi luka yang terus dilihat masyarakat.
Bangunan yang semestinya menjadi pusat aktivitas wakil rakyat justru berdiri setengah jadi, meninggalkan kesan ketidakmampuan menyelesaikan proyek strategis daerah.
Di tengah kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat, kondisi itu memunculkan pertanyaan besar: mengapa gedung rakyat justru terlantar?
John Kenedy Azis tak menutupi keresahannya. Ia mengakui pembangunan gedung representatif bagi DPRD sangat penting untuk menunjang fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Karena itu, ia memilih tidak lagi menunggu bantuan datang sendiri. Strategi “jemput bola” dilakukan dengan mendatangi langsung BUMN nasional demi mencari dukungan pendanaan.
“Hari ini kami datang membawa harapan besar masyarakat Padang Pariaman. Proposal senilai Rp39 miliar ini kami serahkan langsung, semoga pembangunan Gedung DPRD dapat kembali dilanjutkan,” ujar John Kenedy Azis di hadapan manajemen Hutama Karya.
Dalam audiensi tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kehadiran lengkap jajaran pemerintah memperlihatkan bahwa persoalan gedung DPRD kini bukan lagi sekadar proyek fisik, tetapi sudah menjadi tekanan politik dan sosial yang harus segera diselesaikan.
Di tengah keterbatasan APBD, John Kenedy Azis menilai kolaborasi dengan pemerintah pusat dan BUMN menjadi satu-satunya jalan realistis agar pembangunan infrastruktur daerah tetap berjalan.
Ia juga meminta dukungan masyarakat agar perjuangan mencari bantuan tersebut tidak berakhir sia-sia. Sebab jika kembali gagal, gedung DPRD itu akan terus menjadi monumen keterlambatan pembangunan di Padang Pariaman.
Kini, harapan publik tertuju pada hasil audiensi tersebut. Masyarakat menunggu apakah proposal Rp39 miliar itu benar-benar mampu menghidupkan kembali proyek yang lama tertidur.
Sebab bagi warga, yang dipertaruhkan bukan hanya berdirinya sebuah gedung, tetapi juga wajah pemerintahan daerah yang selama ini dipandang belum mampu menuntaskan pekerjaan rumahnya sendiri.(r-bay).
