Jakarta – Di tengah ketatnya persaingan daerah merebut perhatian pemerintah pusat, Wali Kota Pariaman, Sumatera Barat, Yota Balad, memilih bergerak cepat. Ia datang langsung ke Kantor Kementerian PPN/Bappenas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026) membawa setumpuk dokumen proposal pembangunan, yang disebut-sebut menjadi penentu masa depan Kota Pariaman beberapa tahun ke depan.
Kedatangan Yota Balad bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, mendapat sambutan hangat dari Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.
Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat menilai langkah yang dilakukan Pemprov Sumbar dan Pemko Pariaman sebagai bentuk keberanian daerah membangun sinergi langsung demi mempercepat pembangunan yang selama ini dinilai berjalan lambat.
“Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah kunci utama agar pembangunan nasional dan daerah berjalan selaras,” ujar Rachmat Pambudy.
Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat mulai memberi perhatian serius terhadap berbagai kebutuhan mendesak Kota Pariaman, terutama menyangkut infrastruktur dasar dan mitigasi bencana.
Tak tanggung-tanggung, Yota Balad menyerahkan tujuh proposal strategis sekaligus. Mulai dari pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), hingga pembangunan jalur evakuasi bencana.
Selain itu, Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman juga mengajukan perbaikan GOR Rawang, GOR Pauh, dan pembangunan Gedung Seni Kota Pariaman yang selama ini masih menumpang fungsi di Gedung Nasional.
Langkah agresif ini dinilai bukan sekadar agenda seremonial kunjungan kerja. Pemko Pariaman tampak sadar bahwa persoalan sanitasi, air bersih, sampah, hingga kesiapan menghadapi bencana tidak bisa lagi ditunda.
Terlebih, Pariaman merupakan salah satu daerah pesisir rawan gempa dan tsunami yang membutuhkan infrastruktur mitigasi memadai demi keselamatan warga.
Yota Balad menyebut dukungan penuh dari Wakil Gubernur Sumbar menjadi energi besar bagi perjuangan Kota Pariaman di tingkat pusat.
Menurutnya, kekuatan kolaborasi antara pemerintah kota dan provinsi menjadi modal penting agar berbagai kebutuhan masyarakat tidak hanya berhenti di atas meja proposal.
“Ini langkah strategis agar kebutuhan masyarakat bisa langsung sampai ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Kini, harapan masyarakat Kota Pariaman mulai menggantung pada hasil penelaahan Kementerian PPN/Bappenas terhadap proposal tersebut.
Jika seluruh usulan itu direalisasikan, wajah Pariaman diyakini bakal berubah drastis. Dari kota pesisir yang selama ini bergulat dengan persoalan infrastruktur dasar menjadi daerah yang lebih siap, modern, dan tangguh menghadapi ancaman masa depan.(mak).
