Padang Pariaman – Derita korban bencana di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya belum benar-benar berakhir. Di saat sebagian warga masih bertahan dalam ketidakpastian, pembangunan hunian tetap yang dijanjikan pemerintah belum juga menemukan titik terang.
Persoalan lahan, lambannya bantuan, hingga rehabilitasi yang belum tuntas membuat harapan warga terus menggantung di tengah situasi yang melelahkan.
Kondisi itu mencuat dalam audiensi antara Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, dengan Komandan Korps Brigade Mobil, Brigjen Yopie Sepang, di Kantor Bupati Padang Pariaman, Kamis (21/5/2026).
Pertemuan yang dihadiri unsur Forkopimda, OPD, hingga jajaran kepolisian itu menjadi gambaran bahwa persoalan pascabencana masih jauh dari kata selesai.
Sebelum rapat dimulai, rombongan terlebih dahulu menyusuri sejumlah titik kerusakan. Dari Jembatan PLTA, persawahan Tanah Taban di Lubuk Alung, hingga normalisasi Sungai Batang Ulakan.
Di lapangan, kerusakan masih terlihat nyata. Sawah-sawah yang menjadi sumber penghidupan warga belum sepenuhnya pulih, sementara sebagian masyarakat masih hidup dengan kecemasan akibat kehilangan tempat tinggal.
Dalam forum itu, Rahmat Hidayat mengakui pemerintah daerah belum mampu menuntaskan seluruh dampak bencana.
Memang, lahan pertanian dengan kategori rusak ringan disebut telah selesai dipulihkan. Namun untuk kerusakan sedang dan berat, prosesnya masih berjalan tersendat karena minimnya bantuan dan dukungan dari pusat.
“Lahan pertanian rusak ringan sudah selesai 100 persen. Tetapi kerusakan sedang dan berat masih belum terselesaikan sepenuhnya. Bahkan lahan jagung sampai hari ini belum mendapat bantuan dari pusat,” ungkap Rahmat dengan nada serius.
Namun persoalan yang paling menyayat perhatian adalah nasib warga korban bencana yang hingga kini belum memperoleh kepastian hunian tetap.
Pemerintah daerah mengakui perjuangan mendapatkan lahan Huntap masih menghadapi banyak hambatan. Di tengah janji percepatan rehabilitasi, masyarakat justru terus dipaksa hidup dalam ketidakpastian yang berkepanjangan.
Rahmat pun secara terbuka meminta dukungan penuh dari Korps Brimob dan Satgas Penanggulangan Bencana agar persoalan Huntap tidak terus berlarut.
Ia menilai tanpa intervensi serius dari pemerintah pusat dan lembaga terkait, proses pembangunan rumah bagi korban bencana akan semakin lambat, sementara masyarakat terus menunggu dengan harapan yang kian menipis.
Menanggapi hal itu, Brigjen Yopie Sepang memastikan persoalan Huntap akan menjadi prioritas utama.
Ia menegaskan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemilik lahan, Balai Wilayah Sungai (BWS), dan pihak terkait lainnya demi mempercepat pembangunan hunian tetap.
Pernyataan itu menjadi secercah harapan baru bagi warga Padang Pariaman yang terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang bencana. Menunggu rumah, menunggu kepastian, dan menunggu perhatian yang benar-benar nyata.(r-bay).
