Padang Pariaman – Pelaksana Tugas (Plt) Kapolres Padang Pariaman, AKBP Riyana Purwasari, menjadi sorotan saat ratusan warga Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Padang Pariaman, Senin (18/5/2026).
Di tengah situasi yang sempat memanas akibat penundaan Pemilihan Walinagari (Pilwana), kehadiran perwira polisi perempuan tersebut dinilai mampu meredakan ketegangan massa.
Dengan pendekatan humanis, AKBP Riyana tampil langsung di tengah demonstran. Ia bahkan naik ke mobil komando aksi untuk berbicara secara langsung kepada warga menggunakan pengeras suara. Sikap tenang dan komunikatif yang ditunjukkannya membuat suasana demonstrasi berangsur kondusif.
Alumni Akademi Kepolisian tahun 2005 itu menegaskan bahwa kepolisian hadir untuk mengawal hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Ia memastikan aparat tidak akan menghalangi warga yang ingin menyuarakan pendapatnya di muka umum.
“Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu, silakan menyampaikan pendapatnya dalam aksi ini. Kami tidak akan menghalangi aksi menyampaikan pendapat di muka umum,” ujar Riyana di hadapan massa aksi.
Meski demikian, ia tetap mengingatkan agar demonstrasi berlangsung sesuai aturan dan tidak menimbulkan pelanggaran hukum maupun gangguan ketertiban umum. Imbauan tersebut disampaikan dengan tegas namun tetap santun sehingga mendapat respons positif dari peserta aksi.
“Kita perlu juga mengingatkan agar dalam melaksanakan aksi dilakukan sesuai koridor, agar tidak ada pelanggaran hukum,” tambahnya.
Pendekatan persuasif yang dilakukan Kapolres mendapat apresiasi dari para koordinator aksi. Salah seorang koordinator, Yosrizal, menyampaikan terima kasih atas pengawalan yang dinilai profesional dan humanis selama aksi berlangsung.
“Kita apresiasi, dan ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kapolres dan personel polisi yang telah menjaga kami dalam menyampaikan aksi yang digelar hari ini,” katanya.
Aksi demonstrasi tersebut dipicu kekecewaan warga Nagari Kasang terhadap keputusan Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, yang menunda pelaksanaan Pilwana khusus di wilayah mereka. Warga menilai kebijakan itu tidak adil karena dari 74 nagari yang dijadwalkan melaksanakan Pilwana serentak pada Juni 2026, hanya Nagari Kasang yang mengalami penundaan.
Warga khawatir keputusan tersebut membuat lebih dari 12 ribu masyarakat kehilangan hak pilih. Mereka mendesak agar Pilwana tetap dilaksanakan sesuai tahapan yang sudah berjalan.
“Tuntutan kami hanya satu, lanjutkan pilwana serentak sesuai dengan proses yang berjalan saat ini, atau kami akan pindah menjadi warga Kota Padang,” tegas Yosrizal.
Massa juga mengancam akan menyegel Kantor Nagari Kasang apabila tuntutan mereka tidak direspons pemerintah daerah.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Padang Pariaman, Hendra Aswara, membantah adanya unsur intervensi politik dalam keputusan penundaan tersebut. Ia menegaskan kebijakan itu diambil berdasarkan pertimbangan objektif dan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.
“Semua keputusan yang diambil berdasarkan aspirasi dan penilaian yang mendalam soal dinamika yang terjadi saat ini,” ujar Hendra saat menemui massa aksi.(des*)
