Satgas PRR Pascabencana Sumatera Tinjau Lapangan di Kota Pariaman

Kota Pariaman – Bencana banjir yang menerjang Kota Pariaman pada 2025 lalu memang telah berlalu. Namun jejak kerusakannya masih membekas di berbagai sudut kota. Dari sekolah yang rusak parah hingga jembatan gantung yang menjadi urat nadi masyarakat, sejumlah infrastruktur vital masih menanti sentuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dijanjikan pemerintah.

Untuk memastikan proses pemulihan tidak berhenti di atas kertas, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Sumatera turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi ke sejumlah lokasi terdampak.

Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap laporan kerusakan yang diajukan Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat melalui Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana benar-benar ditindaklanjuti.

“Kami ingin memastikan infrastruktur mana saja yang belum diperbaiki dan membutuhkan percepatan penanganan,” tegas Wakil II Pos Komando Satgas PRR Pascabencana Alam Sumatera, Kolonel Inf Tamimi Hendra Kesuma saat memimpin peninjauan lapangan, Kamis (11/6/2026).

Di tengah upaya pemulihan tersebut, secercah harapan muncul dari Desa Sintuak, Kecamatan Pariaman Utara. Di kawasan ini, Satgas meninjau rumah relokasi percontohan berbahan Sepablock yang mulai dibangun warga.

Model hunian tersebut diproyeksikan menjadi solusi bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat dan tidak lagi layak dihuni akibat bencana.

Tak hanya sektor perumahan, perhatian serius juga tertuju pada dunia pendidikan. Tim menemukan kerusakan yang masih membelit SDN 01 Balai Naras dan terutama SMPN 7 Pariaman di Desa Manggung yang mengalami dampak paling parah.

Kondisi ini menjadi alarm bahwa pemulihan fasilitas pendidikan tidak boleh berjalan lambat karena menyangkut masa depan generasi muda.

Di lokasi berbeda, Satgas juga meninjau jembatan gantung di Desa Rambai dan Desa Kampung Apar.

Infrastruktur sederhana itu menjadi penghubung utama aktivitas warga sehari-hari. Kerusakan yang dibiarkan terlalu lama berpotensi menghambat mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga akses layanan dasar yang sangat dibutuhkan.

Didampingi personel BNPB, Kodim 0308 Pariaman serta sejumlah kepala OPD terkait, Satgas PRR menegaskan bahwa pembangunan kembali infrastruktur pendidikan, fasilitas kesehatan, jalan dan jembatan menjadi prioritas utama.

Meski pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, pemerintah menargetkan seluruh fasilitas vital yang rusak dapat kembali berfungsi sehingga masyarakat terdampak benar-benar merasakan hadirnya negara dalam proses pemulihan pascabencana.

Pemerintah pusat dan daerah kini menghadapi ujian sesungguhnya: memastikan janji rekonstruksi tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi hadir nyata dalam bentuk sekolah yang kembali berdiri, jembatan yang kembali menghubungkan, dan rumah yang kembali memberi rasa aman bagi warga Pariaman.(mak).