Jakarta – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menetapkan delapan agenda utama pembangunan HAM setelah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) 2026. Forum yang digelar selama dua hari tersebut resmi ditutup oleh Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, di Jakarta pada Kamis (22/10/2026).
Delapan agenda prioritas itu disusun berdasarkan pembahasan bersama yang melibatkan 62 peserta dari berbagai unsur pemangku kepentingan. Penentuan prioritas dilakukan melalui pemilihan isu yang dinilai paling mendesak, dengan mengacu pada hasil kajian kelompok kerja serta data dan temuan yang dihimpun Kementerian HAM.
Proses tersebut bertujuan menghasilkan arah perencanaan pembangunan HAM yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ke depan.
Dalam sambutan penutupan, Mugiyanto menyampaikan bahwa hasil pembahasan Musrenbang HAM akan diteruskan kepada sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, serta menteri terkait lainnya. Laporan mengenai hasil forum tersebut juga akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan bahwa berbagai masukan yang disampaikan peserta harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan nasional, sehingga aspirasi para pemangku kepentingan dapat menjangkau tingkat pengambilan keputusan tertinggi.
Menurut Mugiyanto, berakhirnya kegiatan Musrenbang HAM tidak berarti seluruh proses telah selesai. Sebaliknya, penutupan forum menjadi tahap awal untuk memastikan berbagai rekomendasi yang telah dirumuskan dapat ditindaklanjuti secara nyata.
Ia menilai keberhasilan kegiatan tidak cukup diukur dari tersusunnya dokumen hasil pertemuan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dan seluruh pihak terkait dalam menerjemahkan rekomendasi menjadi program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kolaborasi antarlembaga menjadi kunci
Mugiyanto menekankan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya. Persoalan HAM memiliki cakupan luas sehingga penyelesaiannya tidak dapat dibebankan kepada satu institusi saja.
Karena itu, ia mendorong seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi dan mengurangi hambatan yang muncul akibat perbedaan kewenangan maupun kepentingan kelembagaan.
Menurutnya, prinsip penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM harus menjadi tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Mugiyanto juga meminta agar hasil Musrenbang HAM tidak berhenti sebagai catatan kegiatan atau dokumentasi pertemuan. Rekomendasi yang telah disepakati diharapkan dapat dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pada masing-masing instansi sesuai kewenangannya.
Langkah tersebut dinilai penting agar agenda pembangunan HAM memiliki dukungan kebijakan, program, dan alokasi anggaran yang jelas. Dengan begitu, pelaksanaannya dapat dipantau dan memberikan hasil yang terukur.
Berikut delapan isu prioritas pembangunan HAM 2026
Berdasarkan hasil pembahasan dalam Musrenbang HAM 2026, terdapat delapan persoalan yang ditetapkan sebagai prioritas pembangunan HAM, yaitu:
Pemenuhan standar hidup yang layak, untuk mendukung kehidupan masyarakat yang bermartabat.
Perlindungan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagai bagian dari hak masyarakat atas lingkungan yang berkualitas.
Pemenuhan hak atas pendidikan, guna mendorong kesempatan belajar yang lebih luas dan setara.
Kesetaraan akses terhadap pelayanan dasar, agar seluruh masyarakat memperoleh layanan yang dibutuhkan tanpa diskriminasi.
Pemenuhan hak atas pembangunan, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Perlindungan terhadap risiko perubahan iklim dan bencana, untuk mengurangi dampak yang dapat mengancam keselamatan serta kehidupan masyarakat.
Pemenuhan hak atas pangan, termasuk memastikan ketersediaan dan akses terhadap pangan yang memadai.
Perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi, sebagai bagian penting dari penghormatan terhadap hak-hak sipil.
Penetapan delapan isu tersebut menjadi dasar bagi penyusunan langkah lanjutan dalam agenda pembangunan HAM nasional. Masing-masing isu memerlukan pendekatan yang sesuai dengan persoalan, kebutuhan masyarakat, serta kewenangan instansi yang terlibat.
Melalui hasil Musrenbang HAM 2026, pemerintah diharapkan dapat memperkuat integrasi perspektif HAM dalam perencanaan pembangunan. Sinergi lintas sektor dan tindak lanjut yang konsisten menjadi faktor penting agar delapan prioritas tersebut tidak hanya menjadi rumusan kebijakan, tetapi juga dapat diwujudkan dalam pelaksanaan program yang konkret.
Dengan demikian, hasil forum ini diharapkan menjadi pijakan untuk memperluas pemenuhan hak masyarakat, memperkuat perlindungan terhadap kelompok yang membutuhkan perhatian, serta memastikan pembangunan nasional berjalan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.(BY)
