Padang Pariaman – Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menaikkan tensi pelaksanaan APBD 2026. Di tengah berjalannya tahun anggaran, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera mengejar kegiatan yang belum terealisasi.
Pesannya tegas. Jangan ada program yang tertahan hanya karena birokrasi lamban atau koordinasi antarpelaksana tidak berjalan.
Peringatan itu disampaikan John Kenedy saat memimpin rapat evaluasi kegiatan dan anggaran Tahun 2026 di Hall IKK Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (10/8/2026).
Rapat dihadiri Wakil Bupati Rahmat Hidayat, Pj Sekda Hendra Aswara, para kepala OPD, camat, kepala puskesmas dan jajaran terkait.
Satu per satu perkembangan kegiatan dan realisasi anggaran menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui program yang bergerak maupun yang masih tersendat.
John Kenedy tidak ingin kepala OPD terjebak pada satu ukuran keberhasilan. Tingginya serapan anggaran. APBD tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan keuangan. Setiap rupiah yang telah dialokasikan harus berubah menjadi pekerjaan, pelayanan atau program yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.
“Yang paling penting bukan hanya anggarannya terserap, tetapi kegiatan terlaksana dengan baik dan manfaatnya sampai kepada masyarakat,” tegas John Kenedy.
OPD diminta memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai target dan tepat sasaran. Serapan tinggi, tetapi pekerjaan terlambat atau manfaatnya minim, dinilai tidak cukup untuk membuktikan keberhasilan pembangunan.
Tekanan itu diperkuat dengan instruksi agar kegiatan yang belum terealisasi segera dipacu.
“Yang masih belum terealisasi, segera dilaksanakan dan dipercepat. Jangan sampai kegiatan yang sudah direncanakan dan anggarannya tersedia justru terlambat dilaksanakan,” ujarnya.
Artinya, tidak ada ruang bagi perangkat daerah untuk sekadar menunggu waktu ketika program dan anggaran sebenarnya sudah tersedia.
Dalam rapat tersebut, laporan dari masing-masing perangkat daerah dihimpun dan dirangkum Pj Sekda Hendra Aswara sebagai bahan evaluasi progres pembangunan. Setiap persoalan yang berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan diminta segera dibuka dan dicari jalan keluarnya.
Koordinasi lintas OPD juga diperintahkan diperkuat agar persoalan administratif maupun teknis tidak berubah menjadi alasan keterlambatan.
Pada akhirnya, evaluasi APBD 2026 bukan sekadar agenda rutin pemerintah daerah. Ini menjadi ujian bagi birokrasi Padang Pariaman untuk membuktikan bahwa anggaran publik benar-benar bekerja.
APBD bukan sekadar angka yang harus habis sebelum tutup buku. Ia adalah uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan, pelayanan dan manfaat nyata.
Kini, kinerja setiap OPD akan diuji bukan dari tebalnya laporan, tetapi dari apa yang benar-benar terlihat dan dirasakan masyarakat.(bay).
