Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam agenda tersebut, Presiden menerima laporan mengenai kesiapan penerapan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang dijadwalkan mulai diberlakukan pada 1 Juni 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa salah satu pembahasan utama dalam rapat tersebut adalah persiapan pelaksanaan kebijakan DHE yang akan segera diimplementasikan dalam waktu dekat.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan mekanisme baru untuk kegiatan ekspor sejumlah komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit mentah (CPO), batu bara, serta ferro alloy yang akan dikelola melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Pemerintah saat ini tengah menyelesaikan berbagai aturan pendukung agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai jadwal.
Airlangga menjelaskan bahwa regulasi dari berbagai lembaga, termasuk Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, hingga Kementerian Keuangan, sedang difinalisasi dan ditargetkan rampung sebelum kebijakan mulai berlaku.
Di sisi lain, pemerintah juga berencana melakukan sosialisasi kepada berbagai asosiasi pelaku usaha pada sore hari untuk memastikan seluruh pihak memahami aturan baru tersebut secara menyeluruh.
Terkait keterlibatan PT Danantara Sumber Daya Indonesia, Airlangga menegaskan bahwa investor asing tidak perlu khawatir. Ia memastikan bahwa aktivitas ekspor tetap dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi saat ini.
Menurutnya, sistem pelaporan ekspor akan langsung terhubung ke Danantara dan akan terus disempurnakan dalam beberapa bulan ke depan.
Selain fokus pada kebijakan ekspor, pemerintah juga membahas sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Salah satu kebijakan yang turut dibahas adalah perpanjangan skema kerja dari rumah (work from home) selama dua bulan ke depan, serta penyusunan berbagai insentif ekonomi untuk mendorong aktivitas pada kuartal kedua tahun ini.
Airlangga menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kestabilan ekonomi, memastikan devisa tetap berada di dalam negeri, serta mempertahankan kepercayaan pelaku usaha di tengah dinamika global.(BY)
