Kota Pariaman – Ruang rapat Wali Kota Pariaman, Kamis (30/4/2026), tak sekadar menjadi tempat pertemuan rutin. Di balik forum yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbanda) Kota Pariaman, Sumatera Barat tersimpan kegelisahan besar.
Data yang tak sinkron bisa menggagalkan arah pembangunan. Nada itu terasa jelas ketika Wakil Wali Kota (Wawako) Mulyadi mulai berbicara.
Di hadapan para pimpinan OPD, Wawako Mulyadi tidak berputar-putar. Ia menegaskan pentingnya menyatukan persepsi, terutama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman.
Bukan sekadar formalitas, tapi kebutuhan mendesak agar data yang dihasilkan benar-benar bisa dipercaya, bukan sekadar angka tanpa makna.
Forum Satu Data Indonesia sendiri bukan konsep baru, namun implementasinya kerap tersendat. Padahal, kebijakan ini dirancang untuk menghadirkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Di atas kertas terlihat ideal, tapi di lapangan, ego sektoral dan lemahnya koordinasi sering menjadi penghambat yang tak pernah benar-benar tuntas,” ucapnya menyentil.
Wawako Mulyadi mengingatkan, pembangunan tanpa data berkualitas ibarat berjalan dalam gelap.
Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara produsen data, yakni OPD dengan walidata seperti Dinas Kominfo. Jika keduanya tidak sejalan, maka sistem statistik daerah hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak nyata.
Dalam pernyataannya, ia juga menyinggung peran sentral Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pariaman sebagai walidata dan Badan Pusat Statistik sebagai pembina data.
Namun ia mengingatkan keras, tanpa komitmen OPD sebagai produsen data, seluruh sistem akan lumpuh. Kritik ini terasa tajam, seolah menyindir lemahnya kesadaran sebagian perangkat daerah.
Tak berhenti di situ, Mulyadi secara terbuka meminta BPS untuk lebih aktif melakukan pendampingan. Baginya, pengisian data statistik bukan perkara sederhana.
Tanpa bimbingan teknis yang jelas, kata Mulyadi, OPD berpotensi salah langkah, dan kesalahan itu bisa berdampak pada penilaian hingga kebijakan pembangunan.
Ia juga menekankan bahwa standar indikator penilaian bersumber dari survei BPS. Artinya, jika data pemerintah daerah tidak selaras, maka akan muncul ketimpangan yang merugikan daerah itu sendiri. “Sinkronisasi menjadi kata kunci. Bukan pilihan, melainkan keharusan yang tak bisa ditawar,” tegas Mulyadi.
Rapat tersebut turut dihadiri Afrizal Azhar, Adi Junaidi, Yalfiendri, serta Rigadli yang juga menjadi narasumber. Kehadiran mereka menegaskan satu hal. Jika data masih berantakan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar angka. Melainkan masa depan pembangunan Kota Pariaman itu sendiri.(mak)
