Kota Pariaman – Duet pimpinan daerah Wali Kota (Wako) Pariaman Yota Balad dan Wakil Walikota (Wawako) Mulyadi menerima langsung kehadiran pejabat baru Edy Oktafiandi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag), Kamis (30/4/2026) dengan suasana hangat, namun penuh ekspektasi.
Pertemuan di ruang kerja Wali Kota Pariaman itu, bukan sekadar kunjungan seremonial. Ada agenda besar yang tersirat. Memperkuat arah kebijakan keagamaan di daerah.
Sosok yang datang adalah Edy Oktafiandi, yang baru saja mengemban amanah sebagai Kepala Kankemenag Kota Pariaman. Ia sebelumnya menjabat Kepala Kankemenag Kota Padang menggantikan Rinelfi yang mutasi jadi Kepala Kankemenag Agam.
Kunjungan ini menjadi langkah awalnya membangun komunikasi dengan pucuk pimpinan daerah, sekaligus menandai babak baru sinergi antara pemerintah kota dan Kemenag.
Dalam pertemuan itu, Edy tidak hanya bersilaturahmi, tetapi juga “melapor diri” bahwa ia kini bertugas di Kota Pariaman, setelah sebelumnya menjabat di Kota Padang.
Transisi ini membawa harapan baru. Bahwa pengalaman yang ia miliki dapat menjadi energi tambahan dalam menggerakkan program keagamaan di daerah.
Namun yang menarik, Pemerintah Kota Pariaman tampak sudah menyiapkan panggung besar.
Program unggulan seperti Pariaman RISALAH (Beriman, Sholeh dan Berakhlak), “Satu Rumah Satu Hafidz”, hingga gerakan “Kembali ke Surau” dan “Pesantren ASN” disebut secara tegas.
Ini bukan sekadar jargon, melainkan ambisi membentuk karakter masyarakat dari akar.
Yota Balad dan Mulyadi juga mengungkapkan bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum kebangkitan syiar Islam di Pariaman.
Ajang MTQ akan kembali digelar dari tingkat kecamatan hingga kota, setelah sempat vakum beberapa tahun terakhir. Ini sebuah keputusan yang sarat makna dan strategi.
Di balik rencana besar itu, terselip satu kebutuhan mendesak. Dukungan penuh dari Kementerian Agama. Pemerintah daerah tampak menyadari bahwa tanpa sinergi yang kuat, program religius berpotensi hanya menjadi simbol tanpa dampak nyata.
Kota Pariaman sendiri dikenal luas dengan tradisi budayanya, termasuk Tabuik yang telah mendunia.
Kini, pemerintah daerah tampak ingin menyeimbangkan identitas budaya tersebut dengan penguatan nilai-nilai religius. Sebuah langkah yang bisa menjadi kekuatan, atau justru tantangan, tergantung bagaimana dijalankan.
Pertemuan itu pun berakhir tanpa keputusan formal yang diumumkan. Namun pesan yang tertinggal cukup jelas: arah kebijakan keagamaan di Kota Pariaman sedang dipertajam, dan semua pihak. Termasuk Kemenag, dituntut untuk tidak sekadar hadir, tetapi benar-benar bekerja.(mak).
