Padang Pariaman – Pesan Bupati Padang Pariaman, Sumatera Barat, John Kenedy Azis, kepada jajaran birokrasinya tegas. Jabatan bukan tempat mencari kehormatan, melainkan amanah yang harus dibuktikan lewat kerja nyata.
Dalam sambutannya, usai melantik 53 pejabat di Hall IKK Parik Malintang, Senin (19/10/2026), ia menekankan satu hal mendasar. Masyarakat membutuhkan pelayanan, bukan birokrasi yang berbelit-belit.
Sebanyak 53 pejabat yang dilantik terdiri atas dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 34 Pejabat Administrator, dan 17 Pejabat Pengawas. Hendri Satria dipercaya menjadi Inspektur Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan El Abdes Marsyam menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Keduanya sebelumnya menduduki posisi kepala dinas, masing-masing pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Rotasi juga menyentuh sejumlah jabatan strategis di tingkat kecamatan dan perangkat daerah. Afrizaldi dilantik sebagai Camat Sungai Limau, M. Rasyid sebagai Camat Sungai Geringging, dan Firmansyah sebagai Camat Padang Sago.
Sementara itu, Rina Novianti dipercaya sebagai Inspektur Pembantu Wilayah II, Ferdianto Ambra sebagai Inspektur Pembantu Investigasi, Defri Albert sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Heri Sugianto sebagai Sekretaris Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, serta Roza Suhendra sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika.
Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Bupati John Kenedy Azis mengingatkan bahwa sumpah jabatan bukan sekadar formalitas seremoni. Setiap posisi membawa tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pimpinan, dan Allah SWT.
Integritas, profesionalisme, disiplin, serta tanggung jawab, menurutnya, harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan roda pemerintahan.
Bupati juga menuntut para pejabat segera beradaptasi, memahami regulasi, menguasai tugas, dan menetapkan target kerja yang terukur. Koordinasi ant perangkat daerah harus diperkuat, sementara ego sektoral tidak boleh menjadi penghambat penyelesaian persoalan publik.
Dia menegaskan bahwa pejabat tidak cukup hanya menduduki kursi jabatan, tetapi harus mampu menunjukkan kinerja dan menyelesaikan persoalan di wilayah tanggung jawabnya.
Tekanan paling keras diarahkan pada kualitas pelayanan publik.
Bupati meminta pejabat tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi turun langsung melihat persoalan masyarakat, mendengarkan keluhan, dan memastikan program pemerintah tepat sasaran.
“Masyarakat tidak membutuhkan birokrasi yang rumit. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir, cepat, ramah, transparan dan memberikan solusi. Jangan pernah mempersulit masyarakat dalam mendapatkan pelayanan,” tegasnya.
Pelantikan yang turut dihadiri Wakil Bupati Rahmat Hidayat, Sekretaris Daerah Hendra Aswara, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat daerah itu kini menempatkan para pejabat baru pada tuntutan yang jelas. Membuktikan kemampuan melalui hasil, bukan sekadar jabatan.
Publik pada akhirnya tidak menilai pemerintah dari banyaknya pelantikan atau panjangnya daftar pejabat, melainkan dari seberapa cepat persoalan diselesaikan dan seberapa nyata pelayanan dirasakan masyarakat.(bay)
