Bukittinggi — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bukittinggi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Senin (15/6/2026).
Massa aksi terlebih dahulu bergerak dari Lapangan Wirabraja menuju kantor DPRD sekitar pukul 15.00 WIB. Dalam aksi tersebut, para peserta membawa berbagai spanduk yang berisi sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
Koordinator Aliansi Mahasiswa Bukittinggi, Keni Savina, menyampaikan bahwa terdapat beberapa isu utama yang mereka soroti dalam demonstrasi ini. Di antaranya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta pembahasan RUU Polri.
Keni menegaskan bahwa program MBG perlu dievaluasi bahkan dihapus apabila dinilai membebani keuangan negara dan tidak tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Selain itu, kenaikan harga BBM disebut berdampak langsung pada meningkatnya harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, serta aktivitas ekonomi masyarakat di daerah. Karena itu, mereka meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, petani, pedagang, hingga pekerja sektor informal yang paling terdampak kondisi tersebut.
Tidak hanya orasi di lapangan, massa juga menyerahkan tuntutan tertulis kepada anggota DPRD Kota Bukittinggi. Mereka meminta DPRD turut mengawasi dampak kenaikan BBM serta memastikan ketersediaan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar, sekaligus meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyuarakan penolakan terhadap RUU Polri. Selain itu, mereka menyoroti program Koperasi Merah Putih yang dinilai perlu dikaji ulang agar tidak memaksa pembentukan koperasi baru, tidak tumpang tindih dengan koperasi yang sudah ada, serta pengelolaan anggaran harus transparan dan efektif.
Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Zulhamdi Nova Candra, menyatakan bahwa seluruh aspirasi yang berkaitan dengan kebijakan nasional akan diteruskan melalui jalur dan mekanisme yang berlaku. Menurutnya, usulan tersebut akan disampaikan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat sebelum diteruskan ke tingkat pusat.
Ia juga menambahkan bahwa sikap resmi DPRD akan dibahas secara kolektif bersama seluruh anggota dewan. Menurutnya, berbagai keresahan yang disampaikan mahasiswa juga menjadi perhatian pihak DPRD.
Di sela aksi, mahasiswa dan perwakilan DPRD juga sempat melakukan dialog terbuka. Aksi berlangsung tertib dan damai hingga berakhir sekitar pukul 18.00 WIB, sebelum massa membubarkan diri.
Aksi ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai kampus, seperti UIN Bukittinggi, UFDK, ITB-HAS, Universitas Mohammad Natsir, dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.(des*)
