Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sempat menyampaikan apresiasi terhadap sikap PDIP yang memilih tidak bergabung dalam kabinet pemerintahan. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam Sidang Paripurna DPR beberapa waktu lalu.
PDIP Posisi sebagai Mitra Kritis
Menanggapi hal itu, Aria Bima kembali menegaskan bahwa PDIP saat ini menempatkan diri sebagai mitra strategis pemerintah, yang tetap memberikan pengawasan secara kritis sesuai arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Ia menjelaskan bahwa konsep tersebut menggantikan istilah oposisi yang sebelumnya kerap digunakan. Menurutnya, posisi tersebut menegaskan komitmen PDIP untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mendorong penerapan nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan.
Kritik sebagai Bentuk Pengawalan
Aria menekankan bahwa sikap kritis PDIP bukanlah bentuk penolakan tanpa dasar atau ketidaksukaan terhadap pemerintah. Sebaliknya, kritik diberikan sebagai upaya menjaga arah kebijakan agar tetap sesuai dengan konstitusi dan berpihak kepada masyarakat kecil.
Ia juga menegaskan bahwa partainya tidak akan bersikap negatif tanpa alasan yang jelas ataupun sekadar mencari kesalahan pemerintah.
“PDIP tidak bersikap nyinyir ataupun menolak setiap kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Mendukung Kebijakan Pro-Rakyat
Lebih lanjut, Aria Bima menyampaikan bahwa status sebagai mitra strategis berarti PDIP akan mendukung setiap kebijakan yang dinilai berpihak kepada rakyat.
Namun di sisi lain, partainya akan bersikap tegas dan vokal apabila terdapat kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan publik, nilai konstitusi, maupun prinsip Pancasila.
Menurutnya, sikap tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap berada pada koridor yang benar.(BY)
