Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat dirancang sebagai salah satu strategi utama pemerintah dalam menekan angka kemiskinan, terutama dengan menyasar kelompok masyarakat yang paling rentan.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan bahwa program ini tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas pendidikan anak, tetapi juga memberikan dampak pada kondisi keluarga secara keseluruhan. Harapannya, ketika anak menyelesaikan pendidikan, taraf hidup keluarga juga ikut meningkat.
“Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya besar pengentasan kemiskinan. Intervensi tidak hanya pada anak, tetapi juga lingkungan keluarganya agar bisa ikut berkembang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (3/5/2026).
Ia menambahkan bahwa salah satu tantangan besar saat ini adalah masih banyak anak yang belum tercatat atau terjangkau oleh sistem pendidikan formal. Kelompok ini disebutnya sebagai “kelompok tak terlihat” yang berada di sekitar masyarakat namun belum tersentuh program pemerintah.
“Masih ada jutaan anak yang belum terdata dengan baik dalam sistem. Mereka ini ada di sekitar kita, tapi belum mendapatkan akses yang layak,” katanya.
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi jembatan untuk memperkecil kesenjangan pendidikan, terutama bagi masyarakat di lapisan bawah. Program ini dinilai mampu menjadi sarana pemerataan kesempatan belajar secara lebih sistematis.
Ia juga menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Konsep gotong royong dianggap menjadi kunci agar standar pendidikan yang baik bisa diakses lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Untuk mencapai pendidikan yang merata, dibutuhkan kolaborasi. Sekolah Rakyat ini hadir sebagai upaya mengangkat masyarakat dari bawah,” jelasnya.
Selain itu, Gus Ipul turut menyoroti tantangan pendidikan di era digital. Meski anak-anak Indonesia saat ini tumbuh sebagai generasi yang akrab dengan teknologi, kesenjangan akses dan kesiapan masih menjadi persoalan.
“Kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Namun dengan keterbatasan yang ada, kolaborasi menjadi hal yang tidak bisa dihindari karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,” tutupnya.(BY)
