Parik Malintang – Di bawah komando Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, forum rapat koordinasi (Rakor) di Aula Kantor Bupati, Parik Malintang, Selasa (21/4/2026) itu, tak sekedar menjadi tempat rapat biasa, tetapi berubah menjadi ajang evaluasi terbuka. Bahkan terasa seperti alarm keras bagi birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya bergerak cepat di tengah tekanan zaman.
Didampingi Wakil Bupati Rahmat Hidayat dan Penjabat Sekda Hendra Aswara, rapat koordinasi itu menghadirkan para kepala OPD, camat, hingga kepala bagian.
Agenda yang dibahas tak ringan. Mulai dari disiplin aparatur, efektivitas work from home (WFH), hingga dampak kenaikan harga BBM yang mulai menekan sendi ekonomi daerah.
Sorotan tajam diarahkan pada pelaksanaan program kerja OPD. Bupati menegaskan, tak ada lagi ruang bagi rencana yang sekadar formalitas tanpa hasil nyata.
Dalam kondisi efisiensi anggaran, setiap langkah harus terukur, tepat sasaran, dan berani menghadirkan inovasi yang benar-benar terasa oleh masyarakat.
Tekanan situasi pascabencana hidrometeorologi ikut memperkeruh keadaan. Pemulihan tak bisa ditunda. Pemerintah daerah diminta bergerak cepat mengembalikan fungsi layanan publik dan memulihkan ekonomi warga yang terdampak.
“Kita tidak punya waktu untuk berjalan lambat,” menjadi pesan yang menggantung kuat di ruang rapat.
Di sisi lain, kenaikan harga BBM dipandang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas daerah. Penghematan operasional pun diperintahkan, terutama penggunaan kendaraan dinas. Lebih jauh, pemerintah diminta waspada terhadap inflasi yang bisa diam-diam menggerus daya beli masyarakat.
Tak berhenti di situ, perhatian juga diarahkan pada sektor pertanian. Rehabilitasi lahan rusak harus dipercepat, dan distribusi bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia wajib diawasi langsung di lapangan.
Di tengah tantangan, secercah kabar baik muncul. Kinerja Dinas Pertanian Padang Pariaman diapresiasi sebagai yang terbaik kedua secara nasional dalam pemulihan lahan terdampak.
Isu WFH pun tak luput dari kritik. Wakil Bupati Rahmat Hidayat mengingatkan agar kebijakan ini tidak berubah menjadi “libur terselubung”. Produktivitas harus tetap terjaga, dengan pengawasan yang ketat dan sistem kerja yang jelas.
Rapat akhirnya ditutup dengan rangkuman oleh Hendra Aswara. Namun pesan yang tertinggal jauh lebih besar. Birokrasi tak boleh lagi berjalan biasa-biasa saja. Di tengah tekanan ekonomi, bencana, dan tuntutan publik, hanya kerja nyata dan kekompakan yang bisa menyelamatkan arah pembangunan Padang Pariaman.(bay).
