Jakarta – Sunyi yang lama menyelimuti nasib nelayan akhirnya digedor dari jantung kekuasaan. Wakil Bupati Padang Pariaman, Sumatera Barat, Rahmat Hidayat, memilih tak lagi bersabar.
Ia datang langsung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Senin (13/4/2026), membawa satu tuntutan. Negara jangan hanya hadir di pidato, tapi nyata di laut.
Pertemuan dengan Lotharia Latif bukan sekadar formalitas birokrasi. Di ruang itu, Rahmat seperti sedang “menggugat”. Mengangkat realitas keras yang selama ini dihadapi nelayan. Alat terbatas, daya tangkap lemah, dan ketimpangan yang terus dibiarkan.
Empat nagari langsung disodorkan tanpa basa-basi adalah Seulayat, Tapakih, Pilubang, dan Koto Tinggi Kuranji Hilir. Bagi Rahmat, ini bukan sekadar usulan program Kampung Nelayan Merah Putih 2026. Ini adalah garis depan pertarungan ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini nyaris tak terdengar.
Ia bicara dengan data, bukan retorika. Koperasi sudah ada, kelompok nelayan hidup, produksi berjalan, lahan tersedia. Semua syarat dipenuhi. Yang belum hadir hanya satu. Keberpihakan nyata dari pusat. Dan itu yang ia tagih terang-terangan.
Di titik paling krusial, Rahmat tak lagi bermain aman. Ia meminta kapal besar. Purse seine 30 GT dan 50 GT lengkap dengan alat tangkap.
Permintaan itu terasa “keras”, tapi justru di situlah letak kejujurannya. Tanpa armada yang kuat, nelayan hanya akan terus berputar di lingkaran keterbatasan.
“Kalau negara serius, jangan tanggung-tanggung,” menjadi pesan tersirat yang menggema. Sebab bagi nelayan, bantuan bukan sekadar proyek Melainkan soal bertahan hidup di tengah kerasnya laut dan pasar.
Respons dari pusat memang terdengar positif. Lotharia Latif mengakui kesiapan Padang Pariaman sebagai modal kuat. Namun di balik apresiasi itu, terselip satu kata yang kerap membuat daerah menunggu terlalu lama: evaluasi.
Pertemuan itu pun berakhir tanpa janji pasti, tapi dengan tekanan moral yang tak bisa diabaikan. Wabup Rahmat pulang dengan satu keyakinan, bahwa suara nelayan sudah sampai ke meja pengambil keputusan.
Kini publik menunggu. Apakah negara benar-benar mendengar, atau kembali membiarkan mereka berjuang sendiri di lautan luas.(bay).
