Padang Pariaman – Anggaran Kabupaten Padang Pariaman 2026 memasuki titik panas. Rancangan Perubahan APBD yang disampaikan Bupati John Kenedy Azis di hadapan DPRD memperlihatkan pergeseran angka yang tak kecil.
Belanja daerah melonjak hampir Rp100 miliar, belanja modal meroket hampir 85 persen, sementara defisit anggaran mencapai Rp171,12 miliar.
Pertanyaannya kini sederhana, namun menentukan. Ke mana arah uang daerah tersebut akan dibawa?
Angka itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Padang Pariaman, Sumatera Barat di Ruang Sidang Utama DPRD, Pariaman, Senin (14/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Aprinaldi didampingi Wakil Ketua Wira Satria dan dihadiri Wakil Bupati Rahmat Hidayat, Sekda, jajaran pemerintah daerah serta pimpinan dan anggota DPRD. Nota Penjelasan Rancangan Perubahan APBD 2026 menjadi pintu masuk pembahasan anggaran yang kini memasuki fase penting.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah naik dari Rp1,30 triliun menjadi Rp1,367 triliun, atau bertambah sekitar Rp66,13 miliar. Namun belanja bergerak lebih agresif, dari Rp1,438 triliun menjadi Rp1,538 triliun.
Selisih antara pendapatan dan belanja itu melahirkan defisit sekitar Rp171,126 miliar yang kemudian ditutup melalui pembiayaan netto.
Tetapi ada satu angka yang paling mencolok: belanja modal. Anggaran yang semula hanya Rp112,29 miliar tiba-tiba dirancang menjadi Rp207,70 miliar.
Tambahannya mencapai sekitar Rp95,41 miliar, atau melonjak hampir 85 persen. Peningkatan paling besar berada pada belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang melompat dari Rp24,05 miliar menjadi Rp87,27 miliar, bertambah sekitar Rp63,22 miliar.
Sementara itu, tidak semua pos anggaran ikut membesar. Belanja operasi justru sedikit turun, dari Rp1.138,49 miliar menjadi Rp1.137,90 miliar. Belanja pegawai juga mengalami penurunan dari Rp806,81 miliar menjadi Rp780,52 miliar.
Sebaliknya, belanja barang dan jasa naik menjadi Rp335,95 miliar, sedangkan belanja hibah meningkat dari Rp12,77 miliar menjadi Rp19,85 miliar.
Sebelum memaparkan deretan angka tersebut, John Kenedy Azis terlebih dahulu mengajak pimpinan dan anggota DPRD memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan gedung DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang.
Menurutnya, gedung representatif diperlukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus melengkapi kawasan pusat pemerintahan.
Di tengah perubahan struktur anggaran, pembangunan fisik kawasan pemerintahan pun menjadi salah satu isu yang ikut mendapat perhatian.
Kini bola berada di tangan eksekutif dan legislatif. Rancangan tersebut masih harus dibahas bersama sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Rp95,41 miliar tambahan belanja modal dan Rp171,12 miliar defisit bukan sekadar angka di atas kertas.
Publik akan menagih hasilnya: apakah perubahan APBD ini benar-benar melahirkan jalan yang lebih baik, jaringan dan irigasi yang lebih kuat, serta pembangunan yang terasa hingga ke masyarakat. Atau justru meninggalkan pertanyaan baru tentang efektivitas penggunaan uang daerah.(bay).
