Padang Pariaman – Bencana menghantam rumah. Kini data diuji. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia turun langsung ke Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, pada Sabtu (12/9/2026), memverifikasi rumah masyarakat terdampak bencana.
Langkah ini menjadi alarm penting, jangan sampai penderitaan warga berhenti sebagai angka di atas kertas.
Apa yang tercatat dalam administrasi pemerintah harus sama dengan apa yang ditemukan di lapangan. Jika tidak, kebutuhan bisa salah dibaca, prioritas bisa bergeser, dan intervensi berisiko tidak menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
Sinkronisasi data menjadi bagian krusial dalam menentukan program penanganan pascabencana secara tepat sasaran, termasuk bagi perempuan dan anak.
Sebelum menyisir kondisi lapangan, Tim Kementerian PPPA melakukan koordinasi dengan Pemerintah Padang Pariaman di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Bupati Padang Pariaman.
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintah Daerah Wilayah II Kementerian PPPA, Iip Ilham Firman, menegaskan satu hal yang tak bisa ditawar: data harus berbicara sesuai kenyataan.
Tetapi misi Kementerian PPPA tidak berhenti pada rumah yang terdampak. Ada agenda lain yang tak kalah penting. Membangun kembali kekuatan keluarga melalui perempuan.
Program Kebun Pangan Perempuan direncanakan menyasar Lubuk Alung, Batang Anai, Enam Lingkung, dan V Koto Timur.
Perempuan didorong untuk tidak hanya menunggu bantuan, tetapi memiliki ruang untuk produktif, mengelola potensi pangan, dan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga.
Inilah titik penting pemulihan: membangun manusia, bukan sekadar memperbaiki bangunan. Rumah dapat diperbaiki, fasilitas dapat dibangun kembali, tetapi keluarga juga membutuhkan ketahanan.
Perempuan membutuhkan peluang. Anak membutuhkan perlindungan. Masyarakat membutuhkan jalan untuk kembali berdiri setelah bencana merenggut sebagian rasa aman mereka.
Pemkab Padang Pariaman bersama Dinsos P3A, Bapelitbangda, DPMD, BPBD, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, camat dan wali nagari terlibat dalam proses koordinasi serta verifikasi.
Sinergi lintas sektor menjadi taruhan agar data tidak berjalan sendiri dan program tidak terputus dari kebutuhan nyata di tingkat nagari. Yang dicari bukan sekadar angka kerusakan, tetapi gambaran utuh tentang manusia yang harus dipulihkan.
Setelah tim meninggalkan lapangan, pekerjaan belum selesai. Justru di situlah pembuktian dimulai. Data hasil verifikasi harus menjadi dasar tindakan yang nyata, terukur, dan tepat sasaran.
Sebab, warga terdampak bencana tidak membutuhkan janji yang indah di atas kertas. Mereka membutuhkan pemulihan yang benar-benar datang ke depan pintu rumah mereka.
Jangan biarkan korban menjadi angka. Jangan biarkan data menjadi alasan untuk kembali menunggu.(bay).
