Jakarta — Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kini digunakan pemerintah sebagai salah satu basis data bersama untuk mendukung penyusunan perencanaan, penentuan sasaran, hingga evaluasi berbagai kebijakan dan program.
Kehadiran DTSEN membuat kementerian dan lembaga memiliki acuan informasi yang terintegrasi serta terus diperbarui. Dengan basis data yang sama, pelaksanaan program diharapkan dapat menjadi lebih terarah dan sesuai dengan kelompok masyarakat yang dituju.
Pemanfaatan DTSEN memiliki landasan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Dalam sistem tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) mendapat mandat untuk menyusun sekaligus mengelola data. Adapun kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjalankan peran sesuai kewenangannya, termasuk menyediakan sumber data serta membantu proses pembaruan secara berkelanjutan.
DTSEN dibentuk melalui penggabungan sejumlah basis data sosial ekonomi, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Basis data tersebut kemudian dilengkapi dengan beragam data administrasi dan diselaraskan secara berkala dengan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Memahami arti desil dalam DTSEN
Salah satu komponen yang terdapat dalam DTSEN adalah desil. Istilah ini merujuk pada pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya.
Keluarga diurutkan berdasarkan sejumlah karakteristik sosial dan ekonomi, kemudian dikelompokkan ke dalam 10 bagian yang masing-masing secara umum mewakili sekitar 10 persen keluarga.
Dalam pengelompokan tersebut, desil 1 menunjukkan kelompok dengan posisi kesejahteraan relatif paling rendah. Sebaliknya, desil 10 berada pada posisi kesejahteraan relatif paling tinggi.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa desil harus dipahami sebagai sebuah peringkat relatif, bukan angka yang secara mutlak menggambarkan kondisi ekonomi sebuah keluarga.
“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi,” kata Amalia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (21/8/2026).
Menurutnya, angka tersebut menggambarkan posisi keluarga dalam pemeringkatan kesejahteraan dan tidak dapat disamakan dengan ukuran tunggal kondisi ekonomi.
Dengan kata lain, keluarga yang masuk desil 3 berarti berada dalam kelompok ketiga dari 10 kelompok berdasarkan pemeringkatan kesejahteraan relatif. Hal itu tidak otomatis berarti seluruh keluarga di desil tersebut memiliki tingkat pendapatan, pengeluaran, atau keadaan sosial ekonomi yang identik.
Penentuan desil juga tidak hanya melihat satu faktor, seperti pendapatan, pekerjaan, kepemilikan barang tertentu, ataupun kapasitas listrik rumah.
Sebaliknya, pemeringkatan dilakukan dengan mempertimbangkan beragam aspek secara bersamaan. Beberapa di antaranya mencakup kondisi tempat tinggal, sumber air minum, bahan bakar memasak, kepemilikan aset, daya dan penggunaan listrik, susunan anggota keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga kondisi disabilitas.
Dalam proses tersebut digunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT). Metode ini digunakan untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik sosial ekonomi yang dapat diamati.
PMT juga dikenal sebagai salah satu pendekatan yang digunakan di berbagai negara, terutama dalam kondisi ketika data pendapatan atau konsumsi rumah tangga tidak mudah diperoleh atau diverifikasi secara menyeluruh.
Karena menggunakan banyak variabel sekaligus, perubahan pada satu kondisi tidak serta-merta membuat sebuah keluarga berpindah desil. Posisi akhirnya tetap ditentukan melalui keseluruhan karakteristik yang digunakan dalam proses pemeringkatan.
Desil bukan daftar penerima bantuan
Informasi desil dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Kementerian dan lembaga kemudian dapat memanfaatkannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan sasaran maupun prioritas program.
Namun, desil tidak dapat dipahami sebagai daftar otomatis penerima bantuan atau program tertentu. Pemanfaatannya tetap harus disesuaikan dengan tujuan, kriteria, serta ketentuan masing-masing program pemerintah.
Posisi suatu keluarga dalam pemeringkatan juga dapat berubah. Perubahan tersebut dapat terjadi ketika kondisi sosial ekonomi keluarga berubah atau ketika posisi relatifnya dibandingkan keluarga lain mengalami pergeseran.
Atas dasar itu, pembaruan DTSEN menjadi bagian penting untuk menjaga agar informasi yang digunakan tetap relevan dengan kondisi masyarakat.
DTSEN terus diperbarui
Proses pemutakhiran DTSEN menggunakan berbagai sumber informasi. Sumber tersebut antara lain berasal dari data administrasi, hasil sensus dan survei, pembaruan dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, pengecekan lapangan, dan informasi yang disampaikan masyarakat melalui kanal yang telah disediakan.
Hingga 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 tercatat mencakup sekitar 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga. Jumlah tersebut masih dapat mengalami pembaruan seiring berlangsungnya proses pemutakhiran data.
Masyarakat yang menemukan data diri atau keluarganya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan pembaruan melalui mekanisme usul dan sanggah pada kanal resmi. Beberapa jalur yang tersedia antara lain Cek Bansos milik Kementerian Sosial, aplikasi terkait, SIKS-NG melalui operator desa atau kelurahan, serta layanan Cek DTSEN milik BPS.
Pengajuan perubahan data tidak berarti posisi desil akan langsung berubah. Informasi yang masuk terlebih dahulu menjadi bagian dari proses verifikasi, pemutakhiran, dan penghitungan kembali berdasarkan data serta metode yang berlaku.
Amalia menambahkan, BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus berupaya memperbarui DTSEN untuk meningkatkan kualitas data. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam memastikan informasi mengenai diri dan keluarganya sesuai keadaan sebenarnya juga menjadi bagian penting dalam menjaga akurasi data nasional.(BY)
