Kota Pariaman – Di tengah sorotan tajam terhadap kualitas pelayanan publik, Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, melontarkan pesan yang mengguncang kesadaran banyak pihak bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh mengenal kasta.
Ia menegaskan, tak ada ruang bagi perlakuan berbeda antara pasien kaya dan miskin, antara pemegang BPJS maupun pasien mandiri. Semua harus diperlakukan setara. Tanpa syarat, tanpa pengecualian.
Pernyataan keras itu bukan sekadar retorika seremonial yang sampaikan Wakil Wali Kota (Wawako) Pariaman, Sumatera Barat, Mulyadi di Aula Balaikota, Kamis (9/4/2026) dalam forum resmi bertajuk “Penguatan Kapasitas HAM bagi ASN di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pariaman”.
Penegasan Wawako Mulyadi itu terdengar seperti peringatan bagi sistem yang selama ini kerap dikritik publik.
Ia seolah menampar realitas pahit yang masih dirasakan sebagian masyarakat. Terutama layanan yang kadang terasa timpang dan tidak manusiawi. “Pasien itu manusia, bukan angka,” kira-kira demikian makna yang ingin ditegaskannya.
Di hadapan para tenaga kesehatan dan aparatur sipil negara, ia mengingatkan bahwa tugas mereka tidak berhenti pada diagnosis dan resep. Lebih dari itu, ada tanggung jawab moral untuk menjaga martabat manusia dalam setiap sentuhan pelayanan.
Menurut Mulyadi, kesehatan bukan sekadar urusan medis, melainkan hak dasar yang dijamin konstitusi.
“Setiap bentuk pelayanan harus berpijak pada prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia,” ucapnya.
Tanpa itu, sebut Mulyadi, layanan kesehatan hanya menjadi rutinitas kosong tanpa jiwa kemanusiaan.
Nada serupa juga disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat Dewi Nofyenti.
Ia menilai penguatan kapasitas HAM bagi ASN bukan sekadar agenda formal, melainkan kebutuhan mendesak di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks.
Menurutnya, nilai-nilai HAM harus hidup dan diterapkan, bukan hanya dihafal dalam dokumen.
Dewi bahkan mengaitkan isu ini dengan arah besar kebijakan nasional. Ia menegaskan bahwa hak asasi manusia menjadi fondasi dalam berbagai program strategis pemerintah, mulai dari ketahanan pangan hingga pendidikan rakyat.
Semua itu, katanya, bermuara pada satu tujuan: memuliakan manusia dalam setiap aspek kehidupan.
Di balik forum itu, tersimpan harapan besar. Lahirnya wajah baru pelayanan kesehatan yang lebih adil dan manusiawi.
Wawako Mulyadi menutup dengan ajakan tegas, bukan sekadar himbauan agar seluruh fasilitas kesehatan di Kota Pariaman menjadi ruang aman bagi semua. Terutama tempat di mana kepercayaan publik dibangun kembali, dan diskriminasi benar-benar diakhiri.(mak)
