Padang – Padang Pariaman, Sumatera Barat tengah berdiri di atas puing-puing bencana. Infrastruktur porak-poranda, sawah terendam, dan denyut ekonomi rakyat tersendat.
Dalam kondisi itulah, Bupati John Kenedy Azis menyuarakan jeritan daerahnya di hadapan pemerintah pusat pada Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Sumatera Barat, di Auditorium Gubernur, Padang, Selasa (13/1/2026).
Forum strategis yang dipimpin langsung Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah itu dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, jajaran BNPB, wakil menteri, Forkopimda, serta seluruh kepala daerah se-Sumatera Barat. Namun bagi Padang Pariaman, rapat ini bukan sekadar agenda koordinasi. Melainkan panggung mempertaruhkan masa depan.
Dalam dialog langsung dengan Mendagri Tito Karnavian, John Kenedy Azis membeberkan fakta pahit yang sedang dihadapi warganya. Bencana hidrometeorologi telah meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan daerah.
Sebanyak 56 jembatan rusak, 53 jaringan irigasi hancur, dan 31 ruas jalan lumpuh. Tak hanya itu, 1.236,8 hektare sawah terendam, memukul telak ketahanan pangan dan sumber nafkah ribuan petani.
“Ini bukan kerusakan biasa. Ini krisis yang dampaknya menjalar ke semua sektor,” tegas John Kenedy Azis.
Hasil kajian lintas sektor mencatat kerusakan mencapai Rp1,75 triliun dan kerugian Rp1,90 triliun. Totalnya, Rp3,65 triliun. Angka yang mencerminkan betapa dalam luka yang ditinggalkan bencana di Padang Pariaman.
Di tengah upaya pemulihan yang terseok, kondisi fiskal daerah justru kian tertekan. Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp147 miliar menjadi beban tambahan yang nyaris melumpuhkan.
“Padang Pariaman ibarat mundur 20 tahun ke belakang. Angka Rp147 miliar mungkin kecil bagi pusat, tapi sangat besar bagi kami. Kami mohon kebijakan agar TKD itu dikembalikan,” ujar John Kenedy Azis dengan nada tegas namun penuh keprihatinan.
Pernyataan itu tak bertepuk sebelah tangan. Mendagri Tito Karnavian menyatakan Padang Pariaman masuk dalam radar perhatian pemerintah pusat. Ia mengaku memahami urgensi yang disampaikan dan berkomitmen untuk memperjuangkannya.
“Saya sudah turun langsung ke lapangan. Ini kebutuhan nyata dan harus diperjuangkan. Saya harap gubernur dan wakil gubernur ikut menyuarakan, karena pintunya sudah terbuka. Seperti Aceh, Sumatera Barat juga harus bisa,” kata Tito.
Tak hanya soal infrastruktur dan fiskal, Mendagri juga menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi warga yang terdampak langsung bencana. Ia meminta pemerintah daerah segera mendata masyarakat yang jatuh miskin atau kehilangan mata pencaharian.
“Ajukan ke Dinas Sosial Provinsi untuk diteruskan ke Kementerian Sosial. Tembuskan satu berkas ke saya agar masyarakat bisa segera mendapatkan bantuan langsung tunai,” pungkasnya.
Di tengah rapat megah dan angka-angka triliunan, satu pesan mengemuka dari Padang Pariaman: pemulihan bukan soal janji, tapi keberpihakan nyata negara kepada rakyat yang terluka.(r-bay).
