Parik Malintang – Keseriusan itu akhirnya diuji di ruang publik. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup Kawasan Permukiman dan Pertanahan menggelar forum diskusi penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 2026, Selasa (28/4/2026).
Agenda ini bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan upaya membuka fakta lingkungan yang kerap tersembunyi di balik angka-angka pembangunan.
Di tengah forum yang dihadiri lintas pejabat hingga wali nagari, Bupati John Kenedy Azis tampil dengan pesan tegas.
Ia menyebut SLHD bukan dokumen pelengkap, tetapi cermin jujur bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam bahwa dua hal yang kerap berjalan tidak seiring.
Sorotan tajam juga diarahkan pada makna strategis SLHD itu sendiri. Dokumen ini menjadi salah satu indikator penilaian penghargaan Nirwasita Tantra, namun Bupati John Kenedy Azis menegaskan, tujuan utamanya bukan sekadar mengejar penghargaan.
Lebih dari itu, SLHD adalah ukuran tanggung jawab terhadap masa depan lingkungan.
Di sisi lain, kehadiran akademisi seperti Ardinis Arbain dari Universitas Andalas memberi bobot ilmiah pada diskusi.
Perspektif akademik dinilai penting untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan tidak hanya berbasis kepentingan jangka pendek, tetapi juga berdiri di atas data dan analisis yang kuat.
Namun pesan paling keras datang saat Bupati menyinggung arah pembangunan. Ia mengingatkan bahwa eksploitasi sumber daya tanpa kendali hanya akan menyisakan beban bagi generasi berikutnya.
Pembangunan, kata dia, harus tunduk pada daya dukung lingkungan. Bukan sebaliknya.
Forum ini pun berubah menjadi ruang refleksi kolektif.
Bukan hanya membahas kondisi lingkungan saat ini, tetapi juga menguji komitmen semua pihak. Apakah pembangunan di Padang Pariaman benar-benar berpihak pada keberlanjutan, atau justru berjalan di jalur yang mengkhawatirkan.
Di penghujung kegiatan, satu pesan mengendap kuat. SLHD harus menjadi alarm, bukan arsip.
Jika dokumen ini hanya berhenti sebagai laporan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar penilaian pusat, melainkan kualitas hidup generasi masa depan di Padang Pariaman.(bay).
