Padang Pariaman — Bertahun-tahun bekerja dalam senyap, kini pengabdian mereka mendapat pengakuan negara. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat resmi melantik 1.758 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, Senin (29/12/2025). Momentum ini menjadi jawaban atas penantian panjang ribuan tenaga honorer yang selama ini menopang pelayanan publik tanpa kepastian status.
Pelantikan digelar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 813/609/BKPSDM-2025 dan dipimpin langsung oleh Bupati John Kenedy Azis, didampingi Wakil Bupati Rahmat Hidayat. Prosesi berlangsung khidmat, namun sarat emosi. Air mata haru menjadi saksi berakhirnya masa pengabdian tanpa kejelasan.
Dari total yang dilantik, 244 tenaga kesehatan, 329 tenaga pendidik, dan 1.185 tenaga teknis akhirnya berdiri sejajar sebagai aparatur berstatus resmi. Mereka adalah garda terdepan pelayanan publik yang selama ini bekerja di balik layar, sering kali dengan penghasilan terbatas dan masa depan yang abu-abu.
Dalam sambutannya, Bupati John Kenedy Azis menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar agenda birokrasi, melainkan hasil perjuangan panjang pemerintah daerah bersama para tenaga pengabdi.
“Hari ini adalah hari kemenangan pengabdian. Kami berjuang hingga ke pusat agar negara tidak menutup mata terhadap jasa bapak dan ibu. Status PPPK Paruh Waktu ini adalah bentuk pengakuan negara,” tegas Bupati di hadapan ribuan peserta pelantikan.
Ia secara terbuka mengakui bahwa kebijakan PPPK Paruh Waktu lahir dari kegelisahan pemerintah daerah melihat ribuan tenaga honorer terancam kehilangan arah. Menurutnya, pengabdian yang telah diberikan bertahun-tahun tidak boleh berakhir tanpa kepastian dan perlindungan.
“Kami tidak ingin ada pengabdi yang ditinggalkan. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memilih berdiri di barisan depan memperjuangkan nasib tenaga honorer agar tetap memiliki masa depan,” ujarnya dengan nada penuh penekanan.
Pelantikan ini diharapkan menjadi titik balik peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik di Padang Pariaman. Pemerintah daerah menaruh harapan besar agar para PPPK Paruh Waktu menjawab kepercayaan negara dengan integritas, profesionalisme, dan loyalitas kepada masyarakat.
Hari itu, aula pelantikan bukan sekadar tempat seremonial. Ia menjadi saksi lahirnya harapan baru, ketika negara akhirnya benar-benar hadir bagi mereka yang selama ini setia mengabdi tanpa banyak suara.(bay).
