Padang Pariaman – Di tengah tumpukan berkas dan rutinitas birokrasi yang kerap menghambat, langkah Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), terasa berbeda. Bukan sekadar kepala daerah yang duduk menunggu kabar dari pusat, JKA justru tampil sebagai motor penggerak yang aktif ke sumber pegang kebijakan. Jakarta bukan lagi sekadar destinasi rapat, tapi menjadi medan perjuangan.
Pada hari Senin, 7 Juli 2025, menjadi momen penting ketika JKA didampingi Sekretaris Daerah, Rudy Repenaldi Rilis dan Kepala Satuan Pelaksana BPBD Emri Nurman kembali menyambangi kantor BNPB di Jakarta. Tujuannya satu adalah memperjuangkan percepatan pemulihan sejumlah infrastruktur rusak akibat bencana besar tahun 2024.
“Ini bukan soal proyek, ini soal nyawa, akses masyarakat, dan keberlanjutan hidup warga kami,” tegas JKA dalam diskusi tertutup dengan Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansyah.
Tak banyak kepala daerah yang mau dan mampu mengawal langsung setiap proposal hingga ke meja kementerian. Tetapi JKA memahami betul, bahwa menunggu bukan pilihan, ketika ribuan warganya masih terganggu aktivitas harian akibat jembatan putus, jalan longsor, dan irigasi rusak.
Bersama tim teknis, ia mengawal usulan bantuan senilai Rp60 miliar untuk 12 titik infrastruktur vital yang terdampak. Termasuk proyek strategis pengamanan abrasi muaro Batang Ulakan yang kini masuk tahap uji kekuatan tanah (boring) untuk rencana pemasangan jetty sepanjang 100 meter senilai Rp27 miliar.
“Ini ikhtiar kita agar Padang Pariaman tidak hanya pulih, tapi bangkit lebih kuat,” tutur JKA, yang dikenal piawai membangun komunikasi lintas kementerian.
Langkah cepat Bupati JKA yang pernah dua periode di DPR RI ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di daerah bukan hanya soal seremoni dan serah terima. Ia hadir langsung di ruang-ruang keputusan nasional, membawa suara rakyatnya ke hadapan pengambil kebijakan.
Kini, pihakvBNPB dan Kementerian PUPR dijadwalkan akan turun langsung ke Padang Pariaman untuk melakukan verifikasi lapangan. Proses ini menjadi penentu, agar pada Agustus 2025 nanti, usulan Padang Pariaman dapat disahkan dalam penganggaran oleh Kementerian Keuangan.
Bagi JKA, ini bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan panjang untuk membangun kembali Kabupaten Padang Pariaman dari reruntuhan bencana.
“Saya tidak ingin, rakyat saya hanya jadi statistik. Mereka butuh jalan yang bisa dilewati, jembatan yang bisa dilintasi, dan pengairan irigasi yang kembali menghidupi sawah mereka,” ucap JKA.
Dan seperti itulah seorang pemimpin yang berjalan lebih dulu di tengah reruntuhan, bukan hanya muncul saat panggung peresmian.
Jika usulan ini berhasil masuk dalam anggaran nasional, Padang Pariaman akan menjadi contoh sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam penanganan pascabencana berbasis kecepatan, data, dan keberpihakan pada masyarakat terdampak.(Bay Kati).
