Jakarta – Peserta BPJS Kesehatan yang mendapati status kepesertaannya tidak aktif perlu mengetahui penyebabnya sebelum mengajukan pengaktifan kembali. Ada sejumlah faktor yang dapat menyebabkan status tersebut berubah, mulai dari pembaruan data penerima bantuan pemerintah hingga tunggakan iuran dan perubahan informasi kepesertaan.
Persoalan ini terutama perlu diperhatikan oleh peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yakni masyarakat yang iuran BPJS Kesehatannya ditanggung pemerintah. Selain itu, peserta mandiri maupun pekerja yang didaftarkan oleh perusahaan juga perlu memastikan bahwa status kepesertaan mereka tetap aktif.
Prosedur pengaktifan kembali berbeda-beda sesuai kategori peserta dan alasan statusnya dinonaktifkan. Berikut panduan yang dapat dilakukan untuk mengurus BPJS Kesehatan agar kembali aktif.
1. Mengaktifkan Kembali BPJS Kesehatan Peserta PBI
Bagi peserta PBI yang kepesertaannya dinonaktifkan, langkah pertama adalah memastikan apakah status tersebut berkaitan dengan proses verifikasi atau pembaruan data penerima bantuan sosial.
Masyarakat yang merasa masih memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan dapat mendatangi Dinas Sosial sesuai domisili yang tercantum dalam KTP. Sampaikan bahwa kepesertaan PBI telah dinonaktifkan dan mintalah pemeriksaan terhadap data yang bersangkutan.
Petugas akan melakukan pengecekan berdasarkan data kesejahteraan sosial yang digunakan pemerintah untuk menentukan kelayakan penerima bantuan. Apabila masih memenuhi ketentuan, peserta dapat meminta arahan mengenai prosedur pengusulan kembali sebagai penerima PBI.
Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan peserta dengan kebutuhan pengobatan berkelanjutan sebaiknya segera memastikan status kepesertaannya. Namun, pengaktifan kembali tetap bergantung pada hasil verifikasi dan ketentuan yang berlaku.
2. Mengaktifkan BPJS Kesehatan Peserta Mandiri
Peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dapat mengurus status kepesertaan melalui layanan digital maupun dengan mendatangi kantor BPJS Kesehatan. Pilihan prosedurnya bergantung pada penyebab status tidak aktif.
Berikut beberapa cara yang dapat ditempuh:
Melalui aplikasi Mobile JKN
Peserta dapat masuk ke aplikasi Mobile JKN menggunakan akun yang telah terdaftar. Selanjutnya, periksa informasi kepesertaan dan ikuti petunjuk yang tersedia apabila terdapat layanan untuk mengurus status tidak aktif.
Jika tidak ditemukan pilihan pengaktifan kembali, peserta disarankan menggunakan kanal layanan resmi BPJS Kesehatan untuk mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi.
Melalui layanan WhatsApp PANDAWA
Peserta juga dapat memanfaatkan Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (PANDAWA). Hubungi layanan resmi sesuai informasi yang tersedia dari BPJS Kesehatan, kemudian pilih jenis administrasi yang berkaitan dengan status kepesertaan.
Ikuti instruksi petugas dan siapkan dokumen yang diminta. Dokumen tersebut dapat mencakup KTP, Kartu Keluarga (KK), serta berkas pendukung lain sesuai kebutuhan pengurusan.
Informasi nomor layanan PANDAWA dapat diperoleh melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Pastikan nomor yang digunakan benar sebelum mengirimkan data pribadi.
Datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan
Apabila pengurusan secara daring belum menyelesaikan masalah, peserta bisa mendatangi kantor cabang BPJS Kesehatan. Bawa KTP, KK, dan kartu JKN-KIS jika tersedia.
Jelaskan kendala yang dialami kepada petugas agar penyebab penonaktifan dapat diperiksa dan peserta memperoleh arahan sesuai status kepesertaannya.
Jika status tidak aktif disebabkan tunggakan, peserta perlu memastikan jumlah kewajiban yang harus dibayar dan mengikuti ketentuan pembayaran yang berlaku. Sementara itu, apabila terdapat ketidaksesuaian data, lakukan pembaruan dengan membawa dokumen pendukung yang diperlukan, seperti KTP, KK, atau surat keterangan kerja jika relevan.
Waktu penyelesaian pengaktifan dapat berbeda-beda, bergantung pada penyebab masalah dan proses administrasi. Karena itu, peserta sebaiknya memeriksa kembali status kepesertaan melalui Mobile JKN atau kanal resmi BPJS Kesehatan setelah pengurusan selesai.
3. Mengaktifkan BPJS Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah
Bagi karyawan perusahaan, kepesertaan BPJS Kesehatan termasuk dalam kategori Pekerja Penerima Upah (PPU). Jika status kepesertaan tidak aktif karena masalah administrasi pekerjaan, peserta dapat menghubungi bagian sumber daya manusia atau personalia di tempat bekerja.
Karyawan perlu memastikan bahwa data dirinya, termasuk nomor identitas dan informasi keluarga, telah disampaikan dengan benar kepada perusahaan. Selanjutnya, bagian HRD dapat memeriksa status pendaftaran serta melaporkan kendala yang terjadi kepada BPJS Kesehatan apabila diperlukan.
Dalam skema PPU, pembayaran iuran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku melalui mekanisme yang melibatkan pemberi kerja dan pekerja.
Anggota keluarga yang memenuhi persyaratan untuk menjadi tanggungan peserta juga dapat mengurus penambahan data melalui kanal administrasi resmi BPJS Kesehatan. Persyaratan dan prosedurnya perlu dikonfirmasi sesuai jenis kepesertaan serta hubungan keluarga.
Periksa Status Kepesertaan Secara Berkala
Setelah proses pengurusan selesai, peserta dianjurkan memeriksa kembali status BPJS Kesehatan untuk memastikan kepesertaan telah aktif. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN atau layanan resmi yang disediakan BPJS Kesehatan.
Peserta mandiri juga perlu memperhatikan jadwal pembayaran iuran dan dapat memanfaatkan fasilitas pembayaran otomatis apabila tersedia. Sementara itu, pekerja sebaiknya memastikan bahwa administrasi kepesertaan melalui perusahaan berjalan dengan baik.
Dengan mengetahui penyebab penonaktifan dan mengikuti prosedur yang sesuai, peserta dapat mengurus pemulihan status kepesertaan secara lebih terarah. Pastikan seluruh informasi dan persyaratan terbaru dikonfirmasi melalui BPJS Kesehatan agar proses administrasi berjalan sesuai ketentuan.(BY)
