Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, Selasa (8/9/2026), di Ruang Sidang DPRD setempat.
Rapat paripurna tersebut dipimpin lansung Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua DPRD Kamrita dan Sekretaris Dewan Alfian Fikri.
Hadir dari Pemkab Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, Forkopimda, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, camat, wali nagari, pimpinan BUMD dan undangan lainnya
Fraksi Gerindra pada Pandangan Umum melalui juru Bicara, Mulyani dengan tegas mengatakan, bahwa nMencermati dan menelaah RAPBD-P Tahun Anggaran 2026 beserta penjelasan yang disampaikan Bupati Tanah Datar, Partai Gerundra memandang bahwa perubahan anggaran bukan semata-mata merupakan penyesuaian terhadap struktur pendapatan dan belanja daerah, tetapi harus menjadi momentum untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan pencapaian target pembangunan daerah.
Mulyani mengungkapkan, dalam situasi di mana kebutuhan masyarakat terus berkembang sementara kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan, maka prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat harus menjadi landasan utama dalam setiap perubahan kebijakan anggaran, ungkap Mulyani
“Oleh karena itu, terhadap RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 ini, kami tidak hanya melihat dari sisi perubahan angka-angka anggaran, tetapi juga mencermati apa yang menjadi prioritas, apa yang benar-benar mendesak, manfaat yang akan diterima masyarakat, serta sejauh mana perubahan anggaran tersebut mampu menjawab persoalan-persoalan nyata yang dihadapi daerah” tegasnya
Dalam menyusun RAPBDP tersebut, Fraksi Gerindra menurut Mulyani berpendapat, dan memberi saran yang perlu dipertimbangkan untuk kemaslahatan masyarakat sendiri, ungkapnya dengan menyampaikan pandangan, pendapat dan pertanyaan yang mendasar untuk terwujudnya perubahan anggaran yang pro rakyat.
L
Selain itu, Fraksi Ummat Golkar meminta pemerintah daerah memiliki peta dan tahapan yang jelas dalam penanganan bencana, termasuk strategi pembiayaan serta upaya mengantisipasi keterbatasan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Disamping Fraksi Gerindra dan Fraksi Ummat Golkar yang menyampaikan pandangan umum, enam Fraksi lain diantaranya NasDem dengan juru bicara Junaidi, Fraksi PPP dengan juru bicara Agus Topik, Fraksi Ummat Golkar dengan juru bicara Donal Martin, Fraksi PKS dengan juru bicara Jamal Ismail, Fraksi Gerindra dengan juru bicara Mulyani, Fraksi PKB dengan juru bicara Yonarlis, Fraksi PAN dengan juru bicara Nofrizal, serta Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat dengan juru bicara Asrul Jusan.
Kemudian Ketua DPRD Anton Yondra dipenghujung rapat menyampaikan bahwa Rapat Paripurna akan dilanjutkan dengan agenda Jawaban Bupati Tanah Datar atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada Kamis mendatang. (Vr)
