Padang – Pertanian Kota Pariaman memasuki babak baru setelah Wali Kota Pariaman Yota Balad dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Pariaman periode 2026–2031.
Pengukuhan dilakukan Ketua Harian DPN HKTI Prof. Andi Muhammad Syakir di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Selasa (1/9/2026), bersamaan dengan pengukuhan DPC HKTI 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat dan Musyawarah Daerah (Musda) DPD HKTI Sumbar.
Pesan yang dibawa dari pucuk HKTI cukup keras. Organisasi petani tidak boleh sekadar hidup dalam struktur dan surat keputusan.
Prof. Andi Muhammad Syakir menegaskan, HKTI harus menjadi rumah besar yang benar-benar hadir di tengah petani, mendengar persoalan mereka dan menghadirkan solusi konkret. “HKTI hadir bukan hanya sebagai struktur organisasi di atas kertas,” tegasnya.
Di tengah tuntutan tersebut, kepemimpinan Yota Balad dipandang sebagai peluang untuk mengubah posisi HKTI Kota Pariaman dari sekadar organisasi menjadi kekuatan yang ikut menentukan arah pembangunan pertanian.
Prof. Andi menilai keterlibatan kepala daerah sebagai pimpinan HKTI menjadi modal penting, terlebih jika dibarengi komunikasi kuat dan pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong kedaulatan pangan serta kesejahteraan petani.
Tantangan lainnya datang dari Wakil Ketua Umum HKTI Sonny Soerojo Junior.
Ia mengingatkan bahwa petani dan organisasi mereka tidak boleh gagap menghadapi perubahan zaman. DPC HKTI Kota Pariaman didorong aktif menggunakan Facebook, Instagram, YouTube hingga TikTok untuk mempublikasikan program, inovasi pertanian dan aktivitas petani.
Era digital, menurutnya, harus dimanfaatkan untuk memperpendek jarak komunikasi antara pengurus, petani dan masyarakat.
Yota Balad mengakui jabatan tersebut bukan sekadar tambahan gelar organisasi. Ia menyebut amanah sebagai Ketua HKTI merupakan tanggung jawab moral untuk membela dan mengayomi petani.
Apalagi sektor pertanian dan perikanan masih menjadi penopang ketahanan pangan sekaligus salah satu roda ekonomi penting bagi masyarakat Kota Pariaman.
Janji kerja pun langsung dilemparkan. Pemko Pariaman bersama HKTI akan mendorong kemudahan akses pupuk, modernisasi alat dan teknologi pertanian, peningkatan kualitas sumber daya manusia petani hingga memperkuat kepastian pasar bagi produk pertanian dan perikanan.
Sinergi pemerintah, petani dan akademisi disebut menjadi kunci agar program tidak berhenti sebagai wacana, tetapi benar-benar terasa di lahan dan di kantong petani.
Struktur baru DPC HKTI Kota Pariaman periode 2026–2031 menempatkan Yota Balad sebagai Ketua, Fitraneli sebagai Sekretaris dan Faidel Indra sebagai Bendahara.
Pengukuhan berdasarkan SK DPN HKTI Nomor Kep-142/160/DPC/DPN-HKTI/7/2026 itu kini menyisakan pekerjaan besar. Membuktikan bahwa HKTI mampu menjadi suara petani, bukan sekadar nama organisasi.
Jika janji benar-benar diwujudkan, lima tahun ke depan bisa menjadi momentum penting untuk mengangkat petani Pariaman dari sekadar objek pembangunan menjadi aktor utama kedaulatan pangan daerah.(mak).
