Solok Selatan, fajarharapan.id – Pemkab Solok Selatan buat gebrakan. Ini kabar baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Pemkab tengah mematangkan rencana pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) sebagai solusi hunian layak dan terjangkau, terutama bagi pegawai yang bertugas di wilayah strategis pelayanan publik.
Program tersebut menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan tempat tinggal bagi ASN, khususnya mereka yang bertugas di kawasan pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit Batang Sangir.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Solok Selatan, Alvino Sendra, menjelaskan bahwa pembangunan Rusunawa direncanakan berada di sekitar area Rumah Sakit Batang Sangir, tepatnya di Nagari Lubuk Malako.
Menurutnya, tahap awal pemerintah menargetkan pembangunan satu tower dengan kapasitas sekitar 50 hingga 100 unit hunian. Fasilitas ini diprioritaskan untuk ASN yang bekerja di rumah sakit tersebut, namun nantinya juga dapat dimanfaatkan oleh ASN dari instansi lainnya.
“Konsepnya adalah hunian sewa yang terjangkau, sehingga ASN tidak lagi kesulitan mencari tempat tinggal yang dekat dengan lokasi kerja,” ujar Alvino, Rabu (17/6/2026).
Ia menyebutkan, usulan pembangunan Rusunawa itu telah disampaikan langsung kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Pemerintah daerah berharap proses administrasi berjalan lancar agar realisasi pembangunan dapat dimulai pada tahun 2027.
Selain memberikan kemudahan akses tempat tinggal bagi pegawai, keberadaan Rusunawa juga diproyeksikan menjadi sumber pemasukan baru bagi daerah. Nantinya, pengelolaan sistem sewa akan berada di bawah kendali pemerintah kabupaten.
Tak hanya fokus pada Rusunawa, Pemkab Solok Selatan juga tengah menyiapkan skema hunian tapak bagi ASN serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini dirancang untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat yang selama ini terkendala harga lahan.
Bupati Solok Selatan, H. Khairunas, bersama jajaran OPD terkait turut membahas pemanfaatan lahan eks-HGU di kawasan Golden Arm sebagai lokasi pembangunan perumahan bersubsidi.
Dengan memanfaatkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui Tapera, harga rumah nantinya diharapkan lebih terjangkau karena biaya pembelian tanah tidak lagi dibebankan kepada masyarakat.
Pemerintah daerah berencana menyediakan dan menghibahkan lahan kepada pengembang agar harga jual rumah bisa ditekan seminimal mungkin, sehingga lebih banyak warga bisa memiliki rumah sendiri.
Meski demikian, realisasi pembangunan rumah tapak ini masih membutuhkan proses panjang karena status lahan eks-HGU tersebut hingga kini masih tercatat sebagai aset negara dan memerlukan tahapan administrasi lebih lanjut.
Dalam kesempatan yang sama, Pemkab Solok Selatan juga mengusulkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 900 unit rumah untuk tahun anggaran mendatang. Program ini diharapkan mampu membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperbaiki atau membangun rumah layak huni.
Langkah besar ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam menghadirkan solusi perumahan yang lebih merata, baik bagi ASN maupun masyarakat umum, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup warga di daerah itu.(Sdw)
