Oleh: Duski Samad
Guru Besar UIN Imam Bonjol
Tulisan ini dimaksud untuk menempatkan suara nitizen dalam meresponi suara pemerintah yang cenderung di viralkan dalam makna yang berbeda dari pejabat yang menyampaikan. Contoh mutakhir pernyataan Presiden bahwa rakyat di desa tak terpengaruh dengan naiknya harga dolar.
Era medsos ini sering kali “salah baca” menimbulkan kegaduhan. Pemerintah pada hakikatnya membutuhkan “alat baca” yang tepat untuk memahami rakyat. Tanpa alat baca yang jernih, kekuasaan mudah terjebak dalam idealisme birokrasi, angka statistik, laporan administratif. Atau narasi pembangunan yang tampak indah di atas kertas. Tetapi tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Sering kali pemerintah membaca rakyat hanya melalui data formal angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, laporan keberhasilan program, atau indikator makro lainnya.
Padahal rakyat bukan sekadar angka statistik. Mereka memiliki rasa, pengalaman hidup, kecemasan, budaya, luka sosial, harapan, dan kebutuhan psikologis yang tidak selalu terbaca dalam laporan resmi.
Di sinilah pentingnya “alat baca” pemerintah terhadap rakyat. Dalam kajian filsafat, hermeneutika, dan ilmu sosial. Alat baca adalah kemampuan memahami realitas secara utuh. Bukan hanya berdasarkan teori, kepentingan kekuasaan, atau idealisme birokrasi.
Idealisme yang tidak disertai keterbukaan, sering membuat pemerintah membaca masyarakat hanya dari sudut pandang kekuasaan. Sementara realitas rakyat, jauh lebih kompleks daripada laporan formal yang tersaji di meja birokrasi.
Empati Sosial sebagai Alat Baca Utama
Kekuasaan tanpa empati melahirkan kebijakan yang dingin. Pemerintah perlu hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai pendengar penderitaan masyarakat. Banyak kebijakan gagal, bukan karena konsepnya buruk, tetapi karena tidak memahami kondisi riil rakyat.
Lain yang dibutuhkan rakyat, beda yang diprogramkan pemerintah. Lapangan kerja yang prioritas, program populis dan instan yang diberi.
Dalam kajian sosial, pemimpin ideal adalah pemimpin yang merasakan denyut kehidupan umat. Umar bin Khattab dikenal turun langsung melihat kondisi rakyatnya pada malam hari. Ia tidak hanya membaca laporan, tetapi membaca kenyataan.
Empati sosial menjadi alat baca yang paling manusiawi. Dengan empati, pemerintah mampu membedakan. Antara rakyat yang malas dengan rakyat yang memang tidak memiliki akses. Antara masyarakat yang menolak dengan masyarakat yang belum dipahami kebutuhannya. Antara kritik yang destruktif dengan jeritan sosial yang membutuhkan perhatian.
Empati intelektual juga penting. Banyak konflik lahir karena penguasa lebih ingin dipahami daripada memahami. Padahal memahami rakyat membutuhkan kemampuan menempatkan diri pada pengalaman hidup masyarakat kecil.
Hermeneutika Sosial: Membaca Konteks Kehidupan
Hermeneutika mengajarkan bahwa memahami sesuatu tidak cukup dari teks dan teori. Tetapi harus membaca konteks, sejarah, budaya, dan pengalaman manusia. Hans-Georg Gadamer menjelaskan bahwa pemahaman lahir dari dialog antara horizon diri, dan horizon orang lain.
Oleh karena itu, pemerintah tidak cukup membaca rakyat melalui angka statistik semata. Setiap daerah memiliki budaya, adat, sejarah, dan psikologi sosial yang berbeda. Kebijakan yang berhasil di satu tempat, belum tentu berhasil di tempat lain.
Masyarakat tidak cukup dibaca hanya melalui struktur formal pemerintahan. Ada unsurnya. Ninik mamak, ulama, cadiak pandai, organisasi sosial, surau , dan adat salingka nagari.
Jika pemerintah mengabaikan struktur budaya ini, kebijakan sering kehilangan legitimasi sosial.
Hermeneutika sosial mengajarkan bahwa rakyat harus dibaca dari “dunia kehidupannya” (lifeworld), bukan hanya dari kepentingan birokrasi negara.
Dialog dan Dialektika sebagai Jalan Memahami
Kekuasaan yang terlalu tertutup, biasanya kehilangan sensitivitas sosial. Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang sehat dengan masyarakat, akademisi, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan kelompok marginal.
Dialog bukan sekadar formalitas musrenbang atau rapat seremonial. Tetapi ruang mendengar dengan hati. Banyak konflik sosial muncul karena rakyat merasa tidak didengar.
Dalam tradisi filsafat, kebenaran sering lahir melalui dialektika. Perjumpaan antara tesis, antitesis, dan sintesis. Cara berpikir dialektik membuat pemerintah tidak mudah merasa paling benar. Sebab, realitas sosial selalu bergerak dan berubah.
Pemerintah yang baik bukan pemerintah yang anti kritik. Tetapi pemerintah yang mampu menjadikan kritik sebagai alat baca untuk memperbaiki kebijakan.
Pendekatan Interdisipliner dalam Membaca Rakyat
Masalah rakyat tidak dapat dibaca hanya dari perspektif ekonomi atau hukum. Kemiskinan misalnya. Bukan sekadar kekurangan uang, tetapi juga persoalan pendidikan, esehatan mental, hudaya, akses sosial, spiritualitas, dan ketidakadilan struktural.
Lantas sebaiknya, pemerintah memerlukan alat baca multidisipliner. Sosiologi untuk membaca struktur masyarakat, psikologi untuk memahami perilaku, antropologi untuk memahami budaya, agama untuk menjaga moralitas, dan ilmu data untuk memetakan kebutuhan masyarakat secara objektif.
Realitas sosial terlalu kompleks, jika hanya dibaca dengan satu disiplin ilmu atau satu sudut pandang kekuasaan.
Muhasabah Kekuasaan dan Kerendahan Hati
Dalam tasawuf, kesombongan intelektual adalah hijab ilmu. Orang yang merasa paling tahu, biasanya sulit menerima kenyataan baru. Abu Hamid al-Ghazali mengingatkan bahwa ilmu tanpa tazkiyah dapat melahirkan ego spiritual dan fanatisme.
Begitu pula kekuasaan. Kekuasaan yang terlalu lama berada dalam zona nyaman, sering mengalami “buta sosial”. Merasa semua baik-baik saja, karena dikelilingi laporan keberhasilan dan pujian.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan muhasabah kekuasaan. Al-Qur’an mengingatkan: “Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.” (QS. Al-Isra’: 85). Ayat ini menjadi dasar etika intelektual, dan etika kekuasaan agar manusia tidak absolut dalam membaca realitas.
Rasulullah SAW juga bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”
Hadis ini menunjukkan bahwa membaca rakyat, bukan sekadar tugas administratif, tetapi amanah moral dan spiritual.
Penutup
Sering kali manusia, termasuk pemerintah, terjebak dalam idealismenya sendiri. Ia membaca dunia bukan sebagaimana adanya. Tetapi sebagaimana yang ingin ia lihat. Akibatnya, realitas rakyat yang luas dipersempit oleh angka statistik, ego kekuasaan, dan prasangka birokrasi.
Padahal rakyat tidak hanya ingin dipimpin. Mereka ingin dipahami.
Jadi, alat baca terbaik pemerintah terhadap rakyat bukan hanya laporan administratif dan statistik pembangunan. Tetapi hati nurani, empati sosial, dialog, keterbukaan terhadap kritik, pengalaman lapangan, dan keberanian melihat kenyataan apa adanya.
Pemerintah yang mampu membaca rakyat dengan kebijaksanaan akan melahirkan keadilan sosial dan kepercayaan publik. Sebaliknya, pemerintah yang gagal membaca rakyat akan mudah terjebak dalam idealisme kekuasaan yang jauh dari denyut kehidupan masyarakat.(ds)
