Jakarta – Ancaman kekeringan bukan lagi bayang-bayang jauh. Di tengah tekanan perubahan iklim yang makin nyata, Wali Kota Pariaman Yota Balad memilih tidak diam. Dari forum nasional di Jakarta, ia membawa satu pesan keras. Daerah butuh aksi, bukan janji.
Langkah itu terlihat saat ia menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) mitigasi kekeringan yang digelar Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Di forum strategis tersebut, suara daerah seperti Kota Pariaman, Sumatera Barat diuji. Apakah mampu meyakinkan pusat bahwa ancaman di lapangan benar-benar mendesak.
Tak datang dengan tangan kosong, Yota Balad langsung mengajukan paket program senilai Rp23,9 miliar. Fokusnya tajam. Memperkuat infrastruktur air dan irigasi, yang selama ini menjadi titik lemah sektor pertanian lokal saat musim kering datang menghantam.
Didampingi Kepala Dinas Pertanian Marlina Sepa dan Kabag Umum Willy Firmadian, ia bahkan mendorong langkah lebih agresif. Permintaan cetak sawah baru seluas 500 hektare serta pompanisasi di wilayah dengan debit air terbatas. Sebuah usulan yang jika terealisasi, bisa mengubah peta produksi pangan daerah.
Namun di balik angka dan proposal, tersimpan kegelisahan yang nyata. Kekeringan bukan sekadar soal air, tapi soal nasib petani. Tanpa irigasi yang kuat, satu musim gagal panen bisa berarti runtuhnya ekonomi keluarga di pedesaan.
Yota Balad menegaskan, pemerintah pusat menunjukkan sinyal positif. Dukungan penuh disebut telah diberikan, bahkan daerah didorong untuk lebih agresif mengajukan tambahan anggaran. Sebuah peluang yang jarang datang dua kali.
Bagi Pariaman, ini bukan sekadar agenda rapat nasional. Ini adalah pertarungan menjaga masa depan pangan. Jika usulan diterima, daerah bisa lebih siap menghadapi krisis iklim. Jika tidak, kekeringan akan terus menjadi ancaman yang berulang, dan petani lagi-lagi yang menanggung beban terberat.(r-mak).
