Kota Pariaman – Di tengah luka yang belum sepenuhnya pulih akibat bencana hidrometeorologi, kabar baik akhirnya datang membawa harapan bagi Kota Pariaman, Sumatera Barat
Wali Kota Yota Balad, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) strategis pembahasan alokasi tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 serta dukungan anggaran bagi rumah rusak korban bencana. Sebuah rapat krusial yang menentukan arah pemulihan ribuan warga terdampak.
Rakor yang digelar secara daring dari Ruang Kerja Wali Kota Pariaman itu dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Rabu (21/1/2026).
Yota Balad didampingi jajaran penting Pemko Pariaman. Sekdako Afrizal Azhar, Kepala BPBD Ferry Ferdian Bagindo Putera, Kepala Bappeda Adi Junaidi, Plt Kepala BPKPD Willy Firmadian, Plt Kepala Dinas PUPRP Riko Jamal, serta Kabag Pemerintahan Yulia. Kehadiran lengkap ini menjadi sinyal keseriusan Pemko Pariaman mengawal pemulihan warganya.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan keputusan strategis pemerintah pusat: Presiden Prabowo Subianto menyetujui TKD untuk tiga provinsi di Sumatera. Yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tidak jadi dipotong. Kebijakan ini sekaligus mengembalikan alokasi TKD setara tahun 2025 pasca efisiensi, dengan total nilai mencapai Rp10,6 triliun.
Bagi Sumatera Barat, keputusan ini menjadi angin segar. Dari 19 kabupaten/kota, wilayah yang terdampak bencana Desember 2025 kini mendapat tambahan alokasi TKD Tahun Anggaran 2026.
Total anggaran yang sebelumnya Rp2,45 miliar untuk daerah terdampak, meningkat menjadi Rp2,63 miliar untuk seluruh daerah di Sumbar.
Tak hanya soal angka, Tito Karnavian membeberkan realitas pahit di lapangan. Ribuan rumah warga rusak akibat bencana.
Data Kementerian PKP dan BNPB menunjukkan ribuan rumah mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga berat. Angka yang mencerminkan betapa besarnya beban kemanusiaan yang harus ditangani bersama.
Pemerintah pusat pun menetapkan skema bantuan konkret. Rumah rusak ringan akan mendapat dukungan Rp15 juta per kepala keluarga, rusak sedang Rp30 juta per kepala keluarga.
Sementara untuk rumah rusak berat, pemerintah menyiapkan hunian sementara atau bantuan tinggal di rumah keluarga sambil menunggu pembangunan hunian tetap, dengan dukungan BNPB dan Kementerian Sosial.
Bagi Wali Kota Pariaman Yota Balad, keputusan ini bukan sekadar kebijakan fiskal. Melainkan bukti keberpihakan negara pada rakyatnya yang sedang bangkit dari bencana.
“Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Presiden yang telah mengembalikan TKD daerah terdampak bencana, termasuk Kota Pariaman. Juga kepada Bapak Mendagri Tito Karnavian yang telah memperjuangkan hak daerah,” ujar Yota Balad dengan nada penuh haru dan optimisme.
Ia menegaskan, pemulihan pascabencana hanya bisa berhasil jika sinergi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terus terjaga.
“Sinergi inilah kunci agar kebijakan fiskal benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan warga,” pungkasnya.
Di balik layar rapat daring itu, harapan ribuan warga Pariaman kembali menyala. Harapan untuk rumah yang layak, kehidupan yang pulih, dan masa depan yang kembali bisa ditata.(r-mak).
