Pesisir Selatan, fajarharapan.id – Guna mengakselerasi pengumpulan Iuran Wajib Kapal Laut (IWKL) sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi, PT Jasa Raharja Sumatera Barat melakukan kunjungan strategis ke Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, Senin (7/7/2025).
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Sumbar, Teguh Afrianto, didampingi Kepala Bidang Operasional. Pertemuan tersebut menitikberatkan pada optimalisasi pengutipan IWKL, khususnya terhadap kapal-kapal wisata yang beroperasi di wilayah pesisir dan kepulauan Pesisir Selatan.
Wilayah ini memang dikenal sebagai salah satu destinasi favorit wisata laut di Sumatera Barat, dengan potensi besar dari aktivitas pariwisata bahari seperti kunjungan ke pulau-pulau kecil, penyewaan kapal, hingga wisata memancing. Namun, maraknya aktivitas ini belum sepenuhnya dibarengi dengan sistem perlindungan penumpang yang memadai.
“Dengan padatnya arus wisata laut, keselamatan dan perlindungan terhadap wisatawan harus menjadi prioritas. IWKL merupakan instrumen penting untuk menjamin perlindungan asuransi bagi penumpang kapal laut, termasuk wisatawan,” ujar Teguh Afrianto dalam pertemuan tersebut.
Kadishub Pesisir Selatan menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi, khususnya dalam hal pendataan kapal, verifikasi legalitas armada, serta sosialisasi regulasi IWKL ke masyarakat dan pelaku transportasi laut.
Ia juga menyampaikan bahwa Dinas Perhubungan siap mendukung penuh langkah Jasa Raharja dalam mendekatkan layanan asuransi kepada masyarakat pesisir. Salah satu strateginya adalah dengan menggelar sosialisasi terpadu bersama para pemilik kapal wisata, operator pelabuhan rakyat, serta komunitas nelayan.
“Kami melihat ini sebagai bagian dari penguatan ekosistem pariwisata yang aman dan berkelanjutan. Tidak hanya soal kewajiban pembayaran IWKL, tetapi juga menyangkut rasa aman wisatawan yang menggunakan jasa kapal,” ungkap Kepala Dishub.
Dalam dialog tersebut, kedua pihak sepakat menyusun mekanisme koordinasi berkelanjutan, termasuk pertukaran data kapal wisata, pembinaan kepada pengelola transportasi laut, hingga pembentukan tim terpadu untuk memastikan implementasi IWKL berjalan efektif.
Teguh juga menambahkan, keberhasilan program IWKL tidak hanya berdampak pada meningkatnya penerimaan negara, tetapi juga menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat.
“Dengan sinergi yang kuat, manfaat IWKL akan terasa langsung oleh masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah pesisir dan menggantungkan hidup pada sektor pariwisata laut. Ini bukan sekadar kewajiban administratif, tapi bentuk nyata dari perlindungan dan rasa aman,” jelas Teguh.
Melalui kerja sama ini, diharapkan ke depan tidak ada lagi kapal wisata yang beroperasi tanpa perlindungan hukum bagi penumpangnya. Semua wisatawan yang menggunakan kapal di kawasan Pesisir Selatan akan mendapatkan jaminan perlindungan dari Jasa Raharja, sehingga aktivitas wisata bisa berjalan lebih aman dan profesional.
Langkah Jasa Raharja dan Dinas Perhubungan ini sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas destinasi wisata bahari dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis pariwisata yang tertib dan terorganisir.(*)
