Jakarta – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memastikan bahwa penambahan anggaran pupuk bersubsidi sebesar Rp14 triliun telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Keputusan ini menjadi solusi atas kendala dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Menurut Menteri Pertanian, peningkatan alokasi anggaran pupuk bersubsidi akan memberikan dorongan positif terhadap produktivitas para petani, yang pada gilirannya akan meningkatkan produksi pangan.
“Kami sangat berterima kasih kepada Presiden karena beliau sangat peduli terhadap petani. Alhamdulillah, hari ini anggaran ditambah sebesar 14 triliun. Semoga beliau selalu sehat,” ujar Menteri Pertanian Amran dalam keterangan tertulisnya, seperti dilansir pada Kamis (4/1/2024).
Lebih lanjut, Menteri Pertanian menjelaskan bahwa alokasi anggaran pupuk bersubsidi selama ini terbatas dan tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan petani, mengingat anggaran yang tersedia sekitar Rp 25 triliun. Dengan tambahan anggaran Rp14 triliun, alokasi anggaran pupuk bersubsidi menjadi Rp39 triliun.
Meskipun demikian, pemerintah hanya dapat mengalokasikan 7,8 juta ton pupuk bersubsidi dari anggaran tersebut, atau sekitar sepertiga dari total kebutuhan pupuk di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Namun, Menteri Pertanian meyakini bahwa semua permasalahan ini dapat diatasi dalam waktu dekat karena Presiden setuju menambah anggaran pupuk sebesar 14 triliun. Dengan penambahan ini, pemerintah dapat meratakan distribusi pupuk hingga mencapai petani di hutan dan pelosok desa.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo akhirnya menyetujui penambahan anggaran pupuk subsidi sebesar Rp14 triliun, sebagai tanggapan atas permintaan petani. Keputusan ini diumumkan oleh Presiden saat bertemu dengan para petani dan penyuluh di Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas.
“Menteri Pertanian sudah mengajukan, dan dari Kementerian Keuangan, saya harap segera direalisasikan. Kita akan berusaha untuk segera memproses anggaran tambahan 14 triliun ini. Saya sudah tanya langsung kepada Direktur PIHC, ada 1,7 juta ton stok pupuk, dan 1,2 juta ton yang bersubsidi. Dengan begitu, kita harapkan tidak ada lagi masalah terkait pupuk,” kata Presiden.
Dengan penambahan ini, Presiden menyatakan bahwa produksi beras dapat dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Beliau juga mengingatkan agar ke depan tidak ada lagi keluhan petani terkait pupuk subsidi.
“Saya tidak ingin mendengar keluhan itu lagi. Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan bahwa pembelian pupuk tidak perlu menggunakan kartu tani, boleh menggunakan KTP. Saya setuju. Target kita di Jawa Tengah ini adalah mengembalikan produksi beras ke peringkat dua lagi,” tutupnya.(BY)
