Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat terus mengupayakan dukungan anggaran untuk menangani dampak bencana susulan pascabencana hidrometeorologi 2025.
Wakil Bupati (Wabup) Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, berkoordinasi dengan jajaran Posko Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Dalam koordinasi tersebut, Rahmat Hidayat bertemu Kepala Posko Percepatan Rehab Rekon Penanggulangan Bencana Sumatera, Irjen Pol Wahyu Bintono, serta Sekretaris Posko Satgas PRR, Brigjen Pol Yopi Indra P. Sepang.
Dalam pertemuan ini difokuskan pada dukungan pengajuan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi Kabupaten Padang Pariaman.
Tambahan TKD tersebut diupayakan untuk mendukung penanganan dampak bencana susulan yang terjadi setelah bencana hidrometeorologi pada 2025.
Dukungan anggaran dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang memadai dalam merespons kebutuhan penanganan pascabencana.
Koordinasi dengan jajaran Posko PRR menjadi bagian dari langkah Pemkab Padang Pariaman dalam memperjuangkan dukungan pemerintah pusat. Upaya ini diarahkan untuk memastikan kebutuhan daerah terdampak dapat disampaikan dan memperoleh perhatian dalam proses penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Untuk penanganan dampak bencana di Padang Pariaman, tidak berhenti setelah fase tanggap darurat berlalu. Dampak susulan membutuhkan perhatian dan dukungan berkelanjutan. Termasuk melalui penguatan kapasitas keuangan daerah agar langkah penanganan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Padang Pariaman berharap pengajuan tambahan TKD mendapatkan dukungan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan dampak bencana serta mendukung pemulihan wilayah terdampak,” ucapnya.
Langkah Wabup Rahmat Hidayat ke Kemendagri menegaskan upaya pemerintah daerah untuk mengomunikasikan kebutuhan anggaran pascabencana kepada pemerintah pusat.
Kini, dukungan tambahan TKD diharapkan dapat membantu Padang Pariaman menangani dampak bencana susulan secara lebih optimal, sekaligus memperkuat proses pemulihan masyarakat dan infrastruktur terdampak.(bay)
