Kuala Kapuas, fajarharapan.id – Harga cabai menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas. Komoditas yang kerap menjadi salah satu penyumbang inflasi tersebut kembali dipantau langsung pemerintah setelah harganya mengalami kenaikan dalam dua bulan terakhir.
Pemkab Kapuas bahkan turun langsung ke Pasar Blok R, Jalan Anggrek, Kelurahan Selat Tengah, Rabu (23/9/2026) pagi.
Pemantauan dilakukan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kapuas terkait lonjakan harga sejumlah komoditas pangan.
Wakil Bupati Kapuas Dodo, SP memimpin langsung inspeksi mendadak (sidak) tersebut.
Ia didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Dr Usis I Sangkai, S.Hut., M.Si, Asisten II Setda Kapuas, Kepala Perum Bulog, BPS Kabupaten Kapuas, sejumlah kepala OPD, serta tim teknis TPID.
Cabai menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian khusus dalam pemantauan tersebut.
Bukan hanya mengecek harga di tingkat pedagang, rombongan Pemkab Kapuas juga menggali informasi mengenai kondisi stok, pasokan, hingga rantai distribusi cabai.
Pemkab Kapuas menyebut ketersediaan cabai di daerah tersebut masih aman dan mencukupi, meski harga di pasaran mengalami fluktuasi.
Bahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari pedagang, cabai dari Kapuas tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
Pasokan dari Kapuas disebut turut dikirim ke sejumlah daerah lain.
“Waktu kita cek ke pedagang, rantai pasokan dan ketersediaan cabai terbilang cukup. Bahkan pedagang dari Palangka Raya hingga Sampit mengambil pasokannya dari Kapuas,” ujar Dodo.
Dengan kondisi tersebut, persoalan utama bukan terletak pada kelangkaan stok.
Pemkab Kapuas kini menyoroti sejumlah faktor yang membuat harga cabai tetap tinggi.
Para pemasok dan pedagang menyampaikan bahwa kondisi di tingkat hulu ikut terdampak musim kemarau panjang.
Cuaca tersebut menyebabkan hasil panen menurun sehingga berpengaruh terhadap harga komoditas.
Di sisi lain, biaya distribusi juga ikut mengalami tekanan.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), ditambah antrean BBM bersubsidi, membuat ongkos pengangkutan bahan pangan ikut meningkat.
Kondisi tersebut pada akhirnya turut berpengaruh terhadap harga cabai yang dibayar masyarakat.
Dodo menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin mengambil langkah yang justru mengganggu rantai distribusi yang selama ini sudah berjalan.
Sebaliknya, Pemkab Kapuas akan mencari solusi dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pengelola pasar, distributor, hingga instansi terkait.
“Ketersediaan barangnya ada. Tinggal bagaimana kita membenahi tata kelola dan menekan fluktuasi harganya agar tetap terjangkau oleh masyarakat,” tegasnya.
Pemkab Kapuas berharap koordinasi lintas sektor tersebut dapat menghasilkan langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga pangan, khususnya komoditas cabai.
Sebab, meski stok disebut aman, harga yang masih berfluktuasi tetap menjadi perhatian pemerintah karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan perkembangan inflasi daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Dr Usis I Sangkai menambahkan, hasil pemantauan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menentukan langkah selanjutnya.
Pemkab Kapuas juga akan terus memantau perkembangan harga dan pasokan komoditas pangan di pasar.
Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui lebih cepat apabila terjadi perubahan harga maupun gangguan distribusi yang berpotensi memengaruhi inflasi daerah. (FJR)
