Padang Pariaman – Pemulihan ekonomi pascabencana tak cukup hanya dengan rapat dan deretan rekomendasi. Di tengah tekanan harga dan daya beli masyarakat yang harus dijaga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat dituntut bergerak lebih cepat.
Persoalan itu menjadi sorotan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi Tahun 2026 di Hall IKK Parit Malintang, Kamis (3/9/2026).
Forum yang diprakarsai Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) tersebut mempertemukan unsur Forkopimda, para asisten, kepala OPD, camat, pimpinan instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya.
Pesannya terang. Pemulihan ekonomi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri ketika masyarakat membutuhkan hasil yang nyata, bukan sekadar kebijakan di atas kertas.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Padang Pariaman, Hendra Aswara, saat membuka Rakor menegaskan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi merupakan agenda prioritas.
Menurutnya, tantangan ekonomi harus dijawab melalui kolaborasi lintas sektor agar kebijakan yang dilahirkan benar-benar mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat kebangkitan ekonomi daerah.
“Melalui forum ini kita menyelaraskan program kerja, mengevaluasi capaian yang telah dilakukan. Sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis dan terintegrasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas harga di Padang Pariaman,” ujar Hendra.
Tekanan pemulihan pascabencana turut menjadi perhatian serius. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Prof. Elfindri, mengangkat tema “Ekonomi Padang Pariaman Bangkit Kembali Pasca Bencana”.
Ia memaparkan pentingnya memperkuat sektor-sektor produktif dan meningkatkan daya saing daerah agar roda ekonomi tidak berhenti terlalu lama setelah dihantam bencana.
Di sisi lain, ancaman inflasi menuntut langkah yang tak kalah konkret. Asisten Manajer sekaligus Ekonom Yunior Fungsi Perumusan Kebijakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Larassayu Arvaneira Evanthe, memaparkan kondisi inflasi terkini serta strategi pengendaliannya.
Sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci agar gejolak harga tidak semakin menekan masyarakat.
Hendra menekankan kebijakan ekonomi ke depan harus adaptif dan berbasis data, dengan dukungan komitmen seluruh unsur pemerintah serta mitra strategis.
Dari Rakor ini, Pemkab Padang Pariaman berharap lahir langkah konkret untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan membangun stabilitas ekonomi berkelanjutan.
Sebab, bagi masyarakat yang tengah berjuang bangkit, ukuran keberhasilan bukan seberapa banyak rapat digelar, melainkan seberapa cepat harga terkendali, ekonomi bergerak, dan kehidupan kembali pulih.(bay).
