Padang – Tidak ada euforia berlebihan dalam pelantikan Pengurus PWI Kabupaten Padang Pariaman/Kota Pariaman periode 2026–2029. Di balik seremoni itu justru mengalir sebuah pernyataan Idham Fadhli sebagai Ketua yang baru dilantik.
Pidato perdana dia usai pelantikan pada Jum’at pagi, 31 Juli 2026 di ruangan pertemuan Grand Basko Hotel Padang tersebut terasa seperti otokritik bagi dunia jurnalistik. Setidaknya bagi wartawan peserta yang dilantik maupun undangan lainnya yang turut menghadiri dibuat terkesima.
Kita salahseorang yang masuk jajaran anggota Dewan Penasehat dibawah kepemimpinan Idham Fadhli, juga tapana mendengar sambutan beliau yang menggelegar tersebut .
Anak muda Piaman itu memilih berbicara terus terang tentang penyakit yang menggerogoti profesi wartawan.
Dia juga mengingatkan bahwa marwah pers sedang menghadapi ujian paling berat di era digital. Fadil begitu panggilan akrab Idham Fadhli tersebut tidak menawarkan retorika kosong.
Ia mengajak seluruh insan pers kembali bercermin. Pesan yang paling menggetarkan justru datang ketika ia menyinggung praktik-praktik yang selama ini menjadi stigma terhadap profesi wartawan.
“Jangan pernah menjadikan profesi wartawan sebagai alat untuk menakut-nakuti. Jangan menjadikan berita sebagai alat untuk memeras. Jangan menjadikan media sebagai alat menyebarkan kebencian. Jangan pula menjadikan profesi ini sebagai alat kepentingan pribadi”.
Kalimat itu meluncur tegas. Tidak berputar-putar. Tidak pula dibungkus bahasa diplomatis. Sebuah peringatan yang seolah ditujukan kepada siapa pun yang masih menggadaikan kehormatan profesi demi keuntungan sesaat.
Isi pidato tersebut menjadi penanda bahwa kepengurusan baru PWI Padang Pariaman/Pariaman ingin memulai langkah dari persoalan paling mendasar. Mengembalikan kepercayaan publik kepada pers.
Bahkan Fadil menyebut krisis yang dihadapi media saat ini bukan semata persoalan persaingan dengan media sosial atau ledakan teknologi digital. Ancaman terbesar justru muncul ketika publik mulai kehilangan keyakinan terhadap integritas media.
Di tengah banjir informasi yang datang tanpa henti, masyarakat memang bisa memperoleh kabar hanya dalam hitungan detik. Namun, derasnya arus informasi itu tidak selalu menghadirkan kebenaran. Hoaks, disinformasi, manipulasi data, hingga opini yang menyamar sebagai fakta terus bermunculan tanpa kendali.
Dalam situasi seperti itulah, wartawan dituntut hadir sebagai benteng terakhir yang menjaga akurasi.
“Kecepatan itu penting. Tetapi akurasi jauh lebih penting. Popularitas penting. Tetapi integritas jauh lebih penting.” Kalimat itu menjadi roh pidatonya.
Menurutnya, wartawan tidak lagi cukup hanya pandai menulis. Mereka harus mampu memverifikasi setiap informasi, membaca data secara kritis. Melakukan investigasi mendalam, memahami hukum pers, menguasai perkembangan teknologi digital. Sekaligus juga menjaga independensi dalam setiap karya jurnalistik.
Menurut urang sumando Koto Marapak Kota Pariaman itu, profesionalisme bukan slogan yang dipasang di baliho organisasi. Profesionalisme hanya akan hidup, apabila wartawan terus belajar dan berani menjaga etika dan prilaku di tengah berbagai godaan.
Pun, ia berkeyakinan bahwa kepengurusan baru berkomitmen memperkuat pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi anggota sebagai fondasi utama organisasi.
Namun pidato itu tidak hanya berbicara kepada wartawan. Kepada pemerintah daerah, Fadil juga mengirim pesan yang tidak kalah penting. Ia menegaskan bahwa PWI siap menjadi mitra strategis pembangunan, tetapi tidak akan pernah berubah menjadi corong kekuasaan.
Kemitraan, katanya, bukan berarti kehilangan keberanian untuk mengkritik. Sebaliknya, hubungan sehat antara pemerintah dan pers harus dibangun di atas profesionalisme, keterbukaan, saling menghormati, dan kepentingan masyarakat.
PWI, lanjutnya, akan mendukung setiap program pembangunan yang membawa manfaat bagi rakyat. Tetapi jika ada kebijakan yang harus dikoreksi, kritik tetap akan disampaikan secara objektif dan bertanggung jawab.
Karena pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang antikritik. “Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu menerima kritik, memperbaiki kekurangan, dan terus bekerja untuk kepentingan masyarakat”.
Begitu pula dengan pers. “Pers yang kuat bukanlah pers yang selalu memuji. Pers yang kuat adalah pers yang mampu menyampaikan fakta secara jujur, berimbang, dan bertanggung jawab”.
Di tengah pidato yang sarat kritik itu, Fadil tetap menaruh penghormatan tinggi kepada para senior yang telah membangun PWI sejak puluhan tahun silam. Ia mengingatkan bahwa organisasi bukan milik ketua, bukan milik kelompok tertentu, dan bukan pula milik satu periode kepengurusan.
PWI, katanya, adalah rumah bersama.
Rumah tempat wartawan belajar, bertumbuh, menjaga etika, memperjuangkan profesionalisme, dan mengabdi kepada masyarakat.
Lantas ia mengajak seluruh anggota meninggalkan sekat-sekat kepentingan demi membangun organisasi yang lebih solid, terbuka, dan bermartabat.
Ajakan itu kemudian ditutup dengan kalimat sederhana, tetapi sarat makna. “Kalau kita berjalan sendiri, mungkin kita bisa lebih cepat. Tetapi kalau kita berjalan bersama, kita akan mampu melangkah lebih jauh”.
Pelantikan Pengurus PWI Pariaman/Padang Pariaman periode 2026–2029 akhirnya bukan hanya menandai pergantian kepemimpinan organisasi. Momentum itu menjelma menjadi deklarasi moral bahwa pers harus kembali berdiri di atas integritas, bukan kepentingan.
Di tengah dunia yang semakin bising oleh informasi, ketika fakta sering kalah oleh sensasi, ketika opini lebih cepat menyebar dibanding verifikasi, PWI Padang Pariaman/Pariaman mengirimkan satu pesan yang sulit diabaikan.
Marwah pers tidak akan pernah dijaga oleh mereka yang mengejar popularitas.Marwah pers hanya akan tetap hidup di tangan wartawan yang berani mempertahankan kebenaran, sekalipun harus berdiri sendirian.(Mak Ssc).
