Padang, fajarharapan.id — Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Kota Padang terus memperkuat komitmennya dalam membangun sistem pelayanan publik yang profesional, transparan dan berintegritas. Salah satu langkah nyata yang dilakukan yakni menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Padang melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN).
Kerja sama tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola perusahaan yang modern, akuntabel serta memiliki kepastian hukum dalam setiap aktivitas operasional perusahaan.
Penandatanganan MoU berlangsung di Hotel The ZHM Premiere, Selasa (12/5/2026), dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Padang, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Padang Koswara beserta jajaran, Direksi Perumda AM Kota Padang, para manajer, asisten manajer serta tamu undangan lainnya.
Kolaborasi antara Perumda AM Kota Padang dan Kejaksaan Negeri Kota Padang tersebut mencakup bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum hingga tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan bidang perdata dan tata usaha negara.
Sinergi ini diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam mendukung operasional perusahaan agar berjalan sesuai regulasi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat Kota Padang.
Sebagai perusahaan daerah yang bergerak di sektor pelayanan publik, Perumda AM memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas tata kelola perusahaan. Berbagai aktivitas seperti pengelolaan administrasi, pelaksanaan proyek, pengelolaan aset hingga pelayanan pelanggan membutuhkan pendampingan hukum yang kuat agar seluruh proses berjalan aman dan sesuai ketentuan.
Melalui kerja sama tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Padang akan memberikan pendampingan hukum kepada Perumda AM dalam berbagai aspek strategis perusahaan. Pendampingan itu meliputi penyusunan kontrak kerja sama, pengawasan pelaksanaan proyek hingga pemberian pertimbangan hukum terhadap kebijakan perusahaan.
Tidak hanya itu, Kejari Kota Padang juga akan mendukung pengawasan terhadap sejumlah program strategis, termasuk program hibah air minum perkotaan agar pelaksanaannya berjalan tepat sasaran dan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Langkah tersebut dinilai penting sebagai bentuk upaya preventif dalam meminimalisir potensi persoalan hukum di masa mendatang sekaligus memperkuat budaya kerja yang bersih dan profesional.
Selain pendampingan terhadap proyek dan administrasi perusahaan, kerja sama ini juga mencakup dukungan Kejaksaan Negeri Kota Padang dalam membantu proses penagihan tunggakan pelanggan melalui mekanisme hukum berupa surat peringatan atau somasi.
Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan kesadaran pelanggan dalam memenuhi kewajibannya sehingga berdampak positif terhadap optimalisasi pendapatan perusahaan daerah.
Dengan dukungan hukum yang kuat, Perumda AM Kota Padang optimistis berbagai persoalan perdata maupun tata usaha negara yang dihadapi perusahaan dapat diselesaikan secara cepat, tepat dan profesional, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.
Manajemen Perumda AM Kota Padang meyakini, penguatan tata kelola perusahaan dan kepastian hukum akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Sistem kerja yang tertata dan sesuai regulasi akan membuat perusahaan lebih fokus dalam menghadirkan pelayanan yang optimal, berkelanjutan dan terpercaya bagi seluruh pelanggan.
Kerja sama ini juga menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan kolaborasi lintas lembaga agar seluruh proses berjalan lebih efektif, transparan dan memiliki dasar hukum yang kuat.
Ke depan, Perumda AM Kota Padang berharap sinergi bersama Kejaksaan Negeri Kota Padang tidak hanya menjadi bentuk pendampingan hukum semata, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun perusahaan daerah yang semakin maju, modern dan berintegritas.
Dengan semangat kolaborasi tersebut, Perumda AM Kota Padang terus berupaya menghadirkan pelayanan air bersih yang berkualitas sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan daerah sebagai institusi pelayanan publik yang profesional dan akuntabel.(Ab)
