Jakarta – Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin, Erwin Aksa, mengungkapkan bahwa sejumlah pelaku usaha mulai menaikkan harga produk mereka. Langkah ini dipicu oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang telah mencapai kisaran Rp17.600 per dolar, serta meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Menurut Erwin, kedua faktor tersebut memberikan tekanan signifikan terhadap biaya produksi, arus kas, hingga margin keuntungan perusahaan. Dampak ini terutama dirasakan oleh industri yang masih bergantung pada impor bahan baku, komponen, mesin, maupun kewajiban pembayaran dalam mata uang dolar AS.
Ia menjelaskan bahwa dalam situasi seperti ini, sebagian pengusaha mulai melakukan penyesuaian harga secara bertahap demi menjaga kelangsungan bisnis. Meski begitu, kenaikan harga tidak bisa dilakukan secara bebas karena pelaku usaha juga mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat yang sedang tertekan.
Sejumlah sektor yang terdampak paling besar antara lain manufaktur, makanan dan minuman, farmasi, tekstil, elektronik, otomotif, serta industri lain yang memiliki rantai pasok berbasis impor.
Erwin menambahkan, banyak perusahaan kini lebih memilih menekan biaya operasional sebagai strategi bertahan. Upaya yang dilakukan antara lain mengurangi pengeluaran non-prioritas, melakukan lindung nilai (hedging), serta meningkatkan penggunaan bahan baku lokal untuk mengurangi dampak fluktuasi kurs.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas dunia usaha. Dukungan yang dibutuhkan meliputi kestabilan nilai tukar, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, insentif bagi industri ekspor dan padat karya, biaya energi serta logistik yang kompetitif, hingga akses pembiayaan yang terjangkau.
Akibat tekanan ganda tersebut, banyak pengusaha memilih menunda ekspansi bisnis. Kondisi ini berpotensi menurunkan penciptaan lapangan kerja dalam waktu dekat.
Erwin memperkirakan, pelaku usaha kemungkinan akan menahan ekspansi setidaknya hingga semester kedua 2026. Jika kondisi global mulai membaik—termasuk stabilitas rupiah, penurunan biaya logistik, dan terjaganya daya beli—maka ekspansi akan kembali dilakukan secara bertahap.
Saat ini, dunia usaha masih bersikap wait and see sambil memantau perkembangan global, seperti arah suku bunga Amerika Serikat, stabilitas kurs, konflik Timur Tengah, harga energi, serta permintaan ekspor dunia.
Ia menegaskan bahwa ekspansi tidak sepenuhnya dihentikan, tetapi laju ekspansi agresif ditahan hingga situasi dinilai lebih stabil.
Di sisi lain, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, sebelumnya menyampaikan hasil survei yang menunjukkan sekitar 50 persen perusahaan tidak berencana melakukan ekspansi dalam lima tahun ke depan. Selain itu, sekitar 67 persen perusahaan juga tidak berniat menambah tenaga kerja.
Menurut Bob, salah satu faktor yang membuat pengusaha enggan berekspansi dan merekrut pekerja baru adalah ketidakpastian regulasi. Perubahan aturan yang kerap terjadi dinilai menyulitkan dunia usaha dalam membuat perencanaan jangka panjang.
Ia mencontohkan perubahan formula pengupahan yang sering terjadi, padahal pelaku usaha membutuhkan kepastian agar dapat menyusun kontrak dan strategi bisnis jangka panjang dengan lebih efisien.(BY)
