Kota Pariaman – Sebelumnya telah bertemu dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Roy Rizali Anwar dengan membawa usulan total Rp93 Milyar. Dan, sore harinya Wali Kota (Wako) Pariaman Yota Balad kembali bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI Dody Hanggodo di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Jl. Pattimura No.20, Jakarta, Selasa sore (23/9/2025).
Kali ini, Wako Yota Balad menyerahkan beberapa usulan untuk pembangunan infrastruktur lainya yang ada di Kota Pariaman.
“Hari ini, kami dari Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman bersama dengan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade sebagai perwakilan DPR RI asal Sumatera Barat, dan Kepala Daerah di Sumbar, kembali bertemu dengan Pak Menteri PU membawa sejumlah usulan untuk pembangunan infrastruktur di Kota Pariaman,” ujarnya.
Adapun beberapa usulan-usulan pembangunan infrastruktur untuk Kota Pariaman antara lain adalah Pembangunan infrastruktur jalan Kota Pariaman sebesar Rp27 Milyar untuk mendukung swasembada pangan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan di Kota Pariaman.
Dan, Pengendalian banjir sungai Batang Mangor sebesar Rp20 Milyar. Karena, kondisi terkini tebing sungai Batang Mangor ini sudah banyak yang longsor dan kritis. Sehingga merusak lahan pertanian yang ada di area sungai ini. Pada tahun 2025 sudah dianggarkan Kementerian PU melalui Balai Sungai Sumatera V. Karena efisiensi anggaran, sampai sekarang masih terblokir.
Kemudian, Pembangunan pasar basah Kota Pariaman sebesar Rp88 Milyar. Ini sudah ada rekomendasi dari Menteri Perdagangan, dan Detail Engineering Design (DED) nya sudah ada pula. Pun, secara administrasi kami sudah siap hanya menunggu anggarannya dari Pusat.
Selanjutnya, Rehabilitasi GOR Rawang dan GOR Sutan Rajo Bujang sebesar Rp 20 Milayar, untuk bimbingan belajar sekolah kedinasan dan latihan fisik bagi siswa-siswi Kota Pariaman yang tidak mampu.
Terus, Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kota Pariaman sebesar Rp15 Milyar, semua administrasinya sudah lengkap Feasibility Study (FS), DED dan sudah dilakukan pembahasan dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK). Kami berharap di tahun 2026 sudah di bangun IPLT di Kota Pariaman.
Terakhir, Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Desa Punggung Lading sebesar Rp37 Milyar. Karena SPAM yang ada sekarang belum optimal. Sehingga masyarakat Kota Pariaman belum mendapatkan air minum yang layak dan aman. Untuk itu kami perlu menambah Water Treatmen Plant (WTP) di Desa Pungguang Ladiang.
“Besar harapan dengan keterbatasan anggaran kami yang ada di daerah, bahwa usulan pembangunan infrastruktur di Kota Pariaman ini dapat difasilitasi oleh Kementerian PU,” tutupnya.(r-mak).
