Padang Pariaman – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat bergerak cepat memperjuangkan pemulihan infrastruktur pascabencana. Proposal dana rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) ke pemerintah pusat akhirnya ditindaklanjuti oleh Tim Verifikasi BNPB Pusat turun langsung meninjau 12 titik kerusakan, Senin – Jumat (14–18 Juli 2025).
“Ini langkah nyata menuju percepatan bantuan pusat. Kita serius kejar dana rehabilitasi dan rekontruksi ini demi masyarakat,” tegas Kepala Pelaksana BPBD Padang Pariaman, Emri Nurman, Rabu (16/7/2025).
Tim Verifikasi BNPB yang terdiri dari tiga personel didampingi unsur BPBD Sumbar, BPBD Padang Pariaman, Balai Jalan Nasional, Balai Sungai Sumatera V, dan Dinas PUPR.
Lokasi yang diverifikasi meliputi infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, bendungan, hingga irigasi yang rusak akibat bencana di Padang Pariaman.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, turut menyambut tim pusat dan langsung memantau kondisi lapangan.
Ini menegaskan komitmen kuat Pemkab Padang Pariaman dalam mendorong percepatan pemulihan pascabencana.
“Verifikasi ini bukan formalitas. Ini penentu. Harus valid, harus nyata rusaknya di daerah Padang Pariaman,” ujar Emri, yang pernah menjabat Camat Ulakan Tapakih itu.
BNPB juga melibatkan OPD terkait, seperti PUPR, BPKD, Bappelitbangda, hingga Inspektorat untuk memastikan data teknis dan administratif terpenuhi oleh Pemkab Padang Pariaman.
Sebelumnya, Bupati Padang Pariaman sudah sowan ke kantor BNPB Jakarta guna memastikan proposal Pemkab tidak hanya masuk meja, tapi benar-benar diproses.
Hasil verifikasi ini akan menjadi dasar rekomendasi resmi ke Kementerian Keuangan pada Agustus 2025 untuk penganggaran.
“Kalau lolos, ini bisa jadi game changer pembangunan pascabencana kita di Padang Pariaman,” kata Emri.
Pemkab Padang Pariaman kini tinggal menunggu hasil verifikasi sambil berharap, pemulihan tidak hanya sekadar janji, tapi segera diwujudkan hendaknya.(r-bay).
