Sampit, fajarharapan.id – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor, mengungkapkan keprihatinannya terhadap alokasi anggaran listrik di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng) yang dinilai kurang memadai.
Pada Jumat, 21 Juni 2024, Halikinnor menegaskan bahwa dari total APBN sebesar Rp3,500 triliun, hanya Rp2,4 triliun yang dialokasikan untuk PLN di se-Kalteng.
Pernyataan ini disampaikannya dalam audiensi dengan Manager PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pangkalan Bun, Presly Silaen, di Rumah Jabatan Bupati.
“Kalteng, terutama Kotim, memiliki Sumber Daya Alam (SDA) melimpah dan merupakan wilayah terluas kedua setelah Papua pemekaran. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius terhadap infrastruktur listrik dan jalan,” ujarnya.
Halikinnor juga mengungkapkan bahwa masih ada 25 desa di Kotim yang belum teraliri listrik. Untuk mengatasi hal ini, ia telah berupaya berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Kotim.
“Saya telah berdiskusi dengan GPPI agar perusahaan dapat menyumbangkan daya, meskipun penyalurannya harus melalui PLN. Saya berharap dalam waktu dekat 25 desa tersebut dapat segera tersambung listriknya,” tambahnya.
Dalam upayanya mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di desa-desa pedalaman, Halikinnor menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan PLN UP3 Pangkalan Bun.
“Listrik adalah kebutuhan mendasar yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Meskipun ini ranah PLN dan pemerintah pusat, kita berharap dapat bekerja sama untuk mewujudkan hal ini,” tandasnya.
Halikinnor juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan PLN dalam mengatasi tantangan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah pedalaman.
Menurutnya, ketersediaan listrik bukan hanya sekadar kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan menggerakkan roda ekonomi lokal.
“Dengan tersedianya listrik yang memadai, kita bisa membuka peluang baru untuk pengembangan ekonomi lokal, termasuk di sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah ini,” paparnya.
Halikinnor menggarisbawahi bahwa pemerintah daerah telah melakukan langkah konkret dengan berkomunikasi aktif dengan berbagai pihak terkait, termasuk GPPI, untuk mempercepat penyaluran listrik ke desa-desa yang belum terjangkau.
“Saya optimis, dengan sinergi yang kuat antara semua pihak terkait, kita dapat mengatasi tantangan ini dan memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat Kotim secara keseluruhan,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Halikinnor kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengadvokasi kebutuhan infrastruktur dasar seperti listrik dan jalan sebagai bagian dari upaya memajukan Kotim ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan.
“Dengan dukungan semua pihak, saya yakin kita dapat mencapai tujuan bersama untuk mewujudkan Kotim yang lebih maju dan berdaya saing,” tutup Halikinnor dengan optimisme.(audy)
