Kota Pariaman – Masih ada ASN hingga tenaga outsourcing di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman, Sumatera Barat yang belum memiliki rumah sendiri. Menjawab persoalan tersebut, Pemko Pariaman menggelar sosialisasi program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi ASN, perangkat desa, dan tenaga outsourcing di Aula Balaikota Pariaman, Jumat (20/11/2026).
Program ini membuka peluang bagi para pekerja untuk memiliki hunian dengan fasilitas pembiayaan yang disubsidi pemerintah.
Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, yang membuka kegiatan tersebut mengakui bahwa kepemilikan rumah layak huni masih menjadi tantangan bagi sebagian pegawai, terutama ASN golongan tertentu dan tenaga outsourcing.
Menurutnya, rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan kebutuhan dasar sekaligus fondasi penting dalam membangun ketahanan keluarga.
“Saya menyadari sepenuhnya bahwa bagi sebagian pegawai, khususnya rekan-rekan ASN golongan tertentu dan tenaga outsourcing di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, memiliki rumah sendiri sering kali terasa seperti impian yang berat,” ungkap Mulyadi.
Ia menegaskan, kesejahteraan pegawai harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebab, pelayanan publik yang berkualitas membutuhkan aparatur yang dapat bekerja dengan tenang dan nyaman, termasuk memiliki kepastian tempat tinggal bagi keluarganya.
Sosialisasi KPR FLPP ini sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Mulyadi juga menyinggung masih adanya ASN, perangkat desa, dan tenaga outsourcing yang tinggal bersama orang tua maupun mertua karena belum mampu memiliki rumah sendiri.
Melalui program FLPP, mereka diharapkan mendapatkan kesempatan memperoleh hunian dengan fasilitas pembiayaan, proses pengajuan, dan suku bunga yang lebih terjangkau sesuai ketentuan program.
Tak berhenti pada sosialisasi, Mulyadi meminta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP & Naker) yang dipimpin Gusniyeti Zaunit agar mempertimbangkan pembukaan gerai konsultasi khusus KPR di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pariaman.
Dengan demikian, ASN, perangkat desa, dan tenaga outsourcing dapat memperoleh informasi serta pendampingan terkait persyaratan dan proses pengajuan rumah.
Mulyadi berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti sebatas penyampaian informasi, tetapi benar-benar membuka jalan bagi PNS, PPPK, perangkat desa, dan tenaga outsourcing untuk mewujudkan kepemilikan rumah melalui fasilitas pembiayaan yang disediakan negara.
Kegiatan ini menghadirkan Direktur Tresuri dan Investasi BP TAPERA Nurullah, Kepala Divisi Evaluasi Bank Kustodian Yudhistira, Branch Manager BNI Cluster Padang Andrias Sapto Nugroho, Pemimpin Divisi Kredit dan Mikro Banking Bank Nagari Busnel Watson, Pemimpin Cabang Bank Nagari Pariaman Budi R. Setiawan, Pimpinan BNI Cabang Pariaman Panji, serta para pengembang perumahan.(mak)






