Karier ASN Terancam Tertahan, LILA Mulai Diuji di Kota Pariaman dan Bisa Hemat Rp199 Juta

Kota Pariaman – Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman, Sumatera Barat mulai menguji sistem digital kepegawaian terintegrasi bernama LILA (Linked Information and Live Administration) pada November 2026.

Inovasi yang dikembangkan BKPSDM Kota Pariaman ini diklaim mampu memangkas birokrasi, menekan biaya operasional hingga Rp199,17 juta per tahun. Sekaligus mengubah pola pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN).

Kepala BKPSDM Kota Pariaman, Radius Syahbandar, mengatakan LILA dibangun secara mandiri oleh tim teknis internal tanpa menggunakan anggaran pengadaan aplikasi pihak ketiga. Sistem tersebut memanfaatkan fasilitas Server Data Center Dinas Kominfo Kota Pariaman.

Pada tahap awal, uji coba dilakukan di tiga OPD, yakni BKPSDM, BPKPD, dan Bappeda, sebelum diterapkan ke seluruh perangkat daerah.

Sekretaris BKPSDM sekaligus penggagas inovasi, Reza Novandri, mengungkapkan LILA lahir dari evaluasi panjang terhadap layanan administrasi kepegawaian manual yang selama ini membutuhkan waktu 4 hingga 30 hari kerja.

Melalui fitur layanan mandiri, pengajuan hingga persetujuan cuti kini diklaim dapat diselesaikan secara elektronik dalam waktu kurang dari 15 menit dan langsung terhubung dengan data presensi pegawai.

Namun, LILA bukan sekadar aplikasi pengurusan administrasi. Sistem ini juga mengintegrasikan data kepegawaian dengan Inspektorat. Dan, terkait penyelesaian temuan pemeriksaan (TLHP), BPKPD mengenai kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Dukcapil untuk validasi NIK dan Kartu Keluarga berbasis data SIASN BKN.

Integrasi tersebut dirancang menjadi gerbang pemeriksaan kelengkapan administrasi ASN lintas instansi.

Di sinilah kebijakan baru tersebut berpotensi menjadi perhatian. Status kepatuhan pajak dan penyelesaian temuan audit nantinya menjadi persyaratan administrasi untuk layanan yang berkaitan dengan penghargaan dan pengembangan karier. Seperti mutasi, promosi, hingga kenaikan pangkat.

Artinya, ASN yang belum memenuhi persyaratan tersebut dapat menghadapi hambatan dalam proses pengembangan kariernya.

Untuk memperketat pengawasan, LILA juga dilengkapi Early Warning System (EWS) yang memberikan peringatan otomatis terkait kedisiplinan kehadiran, kewajiban pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun, serta kepatuhan perpajakan.

Meski demikian, BKPSDM memastikan hak dasar kemanusiaan ASN, seperti cuti sakit dan cuti melahirkan, tidak akan ditahan oleh sistem. Implementasinya juga akan dievaluasi secara akademis bersama STIA Bina Nusantara Mandiri Pariaman.

Radius menegaskan, perubahan utama melalui LILA adalah rekayasa ulang proses bisnis agar data kepegawaian tidak lagi terpisah antarinstansi. Dengan target penghematan Rp199,17 juta per tahun dan percepatan layanan administrasi, sistem ini diharapkan menjadi instrumen baru tata kelola ASN di Kota Pariaman.

Namun, efektivitas integrasi data, ketepatan validasi, serta penerapan persyaratan karier akan menjadi penentu keberhasilan inovasi tersebut.(mak)