Jakarta, fajarharapan.id – Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus dikembangkan Bareskrim Polri. Tidak hanya mengusut praktik penyadapan, penyidik kini juga mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana makar dalam perkara tersebut.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, mengatakan pendalaman perkara difokuskan pada pencarian dan penguatan alat bukti untuk mengungkap apakah terdapat unsur perencanaan hingga pelaksanaan tindakan yang mengarah pada dugaan makar.
Menurut Susatyo, terdapat tiga aspek utama yang menjadi perhatian penyidik. Ketiganya meliputi persiapan melakukan perbuatan, adanya pemufakatan jahat, serta permulaan pelaksanaan tindak pidana makar.
Ia menjelaskan, pembuktian perkara yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara bukanlah pekerjaan sederhana. Karena itu, penyidik harus melakukan analisis secara cermat terhadap setiap rangkaian peristiwa dan bukti yang ditemukan.
“Pembuktian terhadap kejahatan terhadap keamanan negara khususnya tindak pidana makar, tentu tidaklah sederhana. Kami harus menentukan dan menganalisis bahwa terdapat perbuatan persiapan,” ujar Susatyo dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Ia menambahkan, penyidik juga menelusuri hubungan antara dugaan pemufakatan, tahap persiapan, hingga kemungkinan dimulainya pelaksanaan perbuatan. Ketiga unsur tersebut menjadi fokus dalam proses pengumpulan barang bukti.
Mengingat perkara ini tergolong serius, Bareskrim juga berupaya memastikan penanganannya berjalan secara transparan dan objektif. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menggelar perkara secara internal dengan melibatkan unsur pengawasan eksternal, termasuk Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Susatyo menyebut keterlibatan Kompolnas diperlukan untuk mengawal proses penanganan perkara agar setiap langkah penyidikan dilakukan secara profesional dan terhindar dari penilaian yang subjektif.
“Karena ini adalah kejahatan serius, sehingga hasil dari apa yang kami lakukan tentunya kami laksanakan gelar perkara secara internal,” katanya.
“Kami juga mengundang dari Kompolnas untuk memastikan bahwa tidak ada unsur subjektivitas dalam penanganan perkara ini,” tambahnya.
59 Saksi Dimintai Keterangan
Di sisi lain, penyidik Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap puluhan saksi guna memperjelas konstruksi perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Susatyo mengungkapkan, selama kurang lebih satu pekan terakhir, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum telah meminta keterangan dari 59 orang saksi.
Pemeriksaan dilakukan terhadap berbagai pihak yang dinilai mengetahui, berkaitan, maupun memiliki informasi penting mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Termasuk di dalamnya para tersangka dalam perkara penyadapan ilegal yang sebelumnya telah ditetapkan oleh penyidik, serta sejumlah saksi lain yang keterangannya dinilai relevan untuk pengembangan kasus.
“Secara maraton selama satu minggu ini, penyidik tindak pidana umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi,” ungkapnya.
Susatyo menegaskan, seluruh tersangka dalam perkara penyadapan ilegal juga telah dimintai keterangan sebagai saksi dalam proses pendalaman dugaan makar.
Penyidik turut menelusuri keterangan para saksi untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rangkaian peristiwa tersebut. Namun, penetapan tersangka baru tetap harus didasarkan pada kecukupan alat bukti sesuai ketentuan hukum.
Selain pemeriksaan saksi, Bareskrim juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Langkah tersebut dilakukan untuk mencari dan mengamankan barang bukti yang dapat membantu mengungkap perkara secara menyeluruh.
Polri masih terus mengembangkan penyidikan guna memastikan ada atau tidaknya unsur makar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.(Fth)
Editor: Edwardi






