Jakarta, fajarharapan.id – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memunculkan kekhawatiran serius terkait keamanan informasi dan kebijakan strategis negara. Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan tidak ada informasi penting pemerintahan yang telah bocor atau dimanfaatkan pihak tertentu.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran biasa. Menurutnya, apabila penyadapan berlangsung dalam kurun waktu panjang, bukan tidak mungkin berbagai informasi sensitif, termasuk pembahasan kebijakan strategis pemerintah, telah jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang.
Pernyataan itu disampaikan Sugiat dalam rapat kerja Komisi XIII DPR bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Sugiat menyoroti pentingnya pengamanan lingkungan Istana Negara, termasuk ruangan dan fasilitas yang digunakan Presiden untuk menjalankan tugas kenegaraan. Ia menegaskan, seluruh area yang menyimpan informasi penting harus dipastikan steril dari perangkat maupun aktivitas penyadapan.
Sugiat juga meminta Kemensesneg memperkuat perlindungan terhadap Presiden, bukan hanya dari sisi keamanan fisik, tetapi juga kerahasiaan komunikasi dan informasi. Menurutnya, sistem pengamanan harus mampu mencegah kebocoran data maupun penyusupan yang dapat mengancam kepentingan negara.
Tak berhenti pada pengamanan fasilitas Istana, politikus tersebut turut mendorong penelusuran terhadap seluruh kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir, yakni periode yang diduga berkaitan dengan berlangsungnya praktik penyadapan.
Ia meminta pemerintah mengaudit kembali proses pengambilan keputusan untuk mengetahui apakah terdapat kebijakan yang telah dipengaruhi, disusupi, atau bahkan disabotase demi kepentingan kelompok tertentu.
Sugiat mengingatkan, kebocoran informasi strategis dapat membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memengaruhi arah kebijakan negara. Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara serius dan tidak berhenti pada penanganan kasus penyadapan semata.
Selain itu, Sugiat menyoroti kemungkinan adanya pihak yang terlibat dalam praktik penyadapan di lingkungan lingkaran terdekat Presiden. Ia meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap personel yang bertugas di sekitar Presiden, termasuk proses penempatan dan latar belakang penugasannya.
Ia bahkan menyinggung kemungkinan adanya personel di lingkar inti Presiden yang merupakan rekomendasi Kapolri pada masa Listyo Sigit Prabowo. Menurut Sugiat, apabila ditemukan persoalan dalam proses penempatan maupun keterlibatan pihak tertentu, langkah penertiban harus segera dilakukan.
“Kalau ada memang kemarin bahwa personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Pak Kapolri zaman Listyo Sigit Prabowo, sterilkan. Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ,” tegasnya.
Komisi XIII DPR berharap Kemensesneg menjadikan persoalan ini sebagai momentum untuk membenahi sistem pengamanan Istana secara menyeluruh. Perlindungan terhadap informasi Presiden dan dokumen strategis pemerintahan dinilai sama pentingnya dengan pengamanan fisik kepala negara, mengingat setiap kebocoran berpotensi membawa konsekuensi terhadap kepentingan nasional.(Ab)
Editor: Edwardi






