Sidang Etik Irjen Eko Hadi Digelar, Nama Eks Kapolri Listyo Sigit Masih Jadi Sorotan

Listyo Sigit Prabowo
Listyo Sigit Prabowo
Jakarta, fajarharapan.id – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Selasa (17/11/2026). Sidang ini menjadi bagian dari proses penegakan disiplin internal terhadap sejumlah perwira tinggi yang terseret dalam perkara tersebut.

Persidangan yang berlangsung di Divisi Propam Polri itu dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo, mantan Irjen Kementerian Hukum. Sementara jabatan wakil ketua majelis dipercayakan kepada Asisten Logistik Kapolri, Irjen Pol Agus Dwi Hermawan.

Majelis etik juga diperkuat tiga anggota, yakni Kadiv Hubinter Polri Irjen Untung Widiatmoko, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, sidang tersebut merupakan bagian dari mekanisme pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan Eko Hadi selama bertugas di lingkungan Bareskrim Polri.

Dugaan pelanggaran yang menjadi materi persidangan mencakup penyalahgunaan kewenangan, tindakan tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, hingga dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal melalui fasilitas Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Menurut Trunoyudo, dugaan perbuatan tersebut terjadi ketika Eko Hadi menjabat sebagai Kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Atas perkara itu, Eko Hadi dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Polri menyatakan proses persidangan akan dijalankan dengan mengutamakan profesionalitas, kepatuhan terhadap prosedur, objektivitas, serta akuntabilitas. Pemeriksaan etik tersebut diharapkan dapat mengungkap dugaan pelanggaran secara transparan sesuai mekanisme yang berlaku.

Sebelumnya, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution yang juga terseret dalam perkara serupa telah menjalani sidang etik. Hasilnya, majelis menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Namun, Ahrie mengajukan upaya banding atas keputusan tersebut.

Kasus ini turut menyeret sejumlah nama besar di tubuh Polri. Bareskrim sebelumnya menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Keempatnya diduga terlibat dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain Slamet Uliandi, tiga tersangka lainnya disebut telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Temuan awal penyidik juga mengindikasikan dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pihak lain, mulai dari menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media hingga tokoh masyarakat, disebut turut menjadi korban.

Kini, perhatian publik juga tertuju kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Statusnya sebagai tersangka sekaligus mantan pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara memunculkan pertanyaan mengenai kapan sidang etik terhadap dirinya akan digelar dan siapa yang bakal memimpin majelis pemeriksa.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir sebelumnya memastikan Listyo tetap akan menjalani proses sidang kode etik karena masih berstatus anggota Polri aktif. Ia menegaskan tidak ada perlakuan istimewa bagi siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran.

Polri menyatakan seluruh anggota yang terseret perkara tersebut akan diproses melalui mekanisme yang sama. Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai jadwal sidang etik Listyo Sigit maupun susunan majelis yang akan mengadilinya.(Ft)

 

Editor: Edwardi