Pakar Siber Sebut Pegasus Diduga Dimiliki Tim Listyo Sigit, Dikaitkan dengan Kasus Penyadapan Presiden

Heboh kasus penyadapan presiden yang melibatkan manan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. (dok.gentaandalas.com)
Heboh kasus penyadapan presiden yang melibatkan manan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. (dok.gentaandalas.com)

Jakarta, fajarharapan.id – Dugaan penggunaan teknologi penyadapan tingkat tinggi dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan. Pakar keamanan siber Fajar Agustiawan menduga perangkat yang digunakan tidak hanya mengandalkan sistem Lawful Interception Management System (LIMS), tetapi juga berpotensi melibatkan spyware Pegasus.

Pegasus merupakan perangkat lunak mata-mata canggih yang dikembangkan perusahaan teknologi asal Israel, NSO Group.

Dugaan tersebut disampaikan Fajar saat menjadi narasumber dalam program Rakyat Bersuara bertajuk “Dewan Jenderal Sadap Presiden, Ada Dalangnya?”.

Dalam diskusi tersebut, pegiat media sosial Ade Armando mempertanyakan kemungkinan kepemilikan perangkat Pegasus oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta timnya.

“Apakah Pak LSP dan timnya itu juga punya Pegasus?” tanya Ade.

Fajar kemudian memberikan jawaban singkat yang mengundang perhatian.

“Punya, Bang,” jawabnya.

Fajar menjelaskan bahwa kesimpulan tersebut berkaitan dengan proses profiling yang dilakukannya selama Listyo menjabat sebagai Kapolri. Ia juga mengaku telah melakukan analisis secara forensik untuk menelusuri kemungkinan penggunaan teknologi penyadapan tersebut.

Dugaan keterlibatan Pegasus menambah perhatian terhadap kasus penyadapan yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, teknologi tersebut dikenal memiliki kemampuan pengintaian digital yang canggih.

Meski demikian, dugaan kepemilikan maupun penggunaan Pegasus sebagaimana disampaikan Fajar masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui proses investigasi dan pemeriksaan forensik digital.

Kepastian mengenai jenis perangkat yang digunakan, pihak yang mengoperasikan, serta keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam kasus tersebut tetap harus didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.(Fth)

 

Editor: Edwardi