Tanah Datar – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, mendorong percepatan pembangunan sabo dam di Batang Malana, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu mengendalikan aliran sedimen dan material lahar dari Gunung Marapi yang berpotensi mengancam keselamatan warga.
Dorongan itu disampaikan Zigo ketika meninjau langsung lokasi proyek pada Jumat (23/10/2026), dalam rangka reses perseorangan Anggota DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027.
Peninjauan dilakukan untuk memantau kemajuan pembangunan sekaligus memastikan proyek mitigasi bencana tersebut berjalan sesuai rencana. Meski meminta pekerjaan dipercepat, Zigo menegaskan bahwa kualitas konstruksi dan keselamatan tenaga kerja harus tetap menjadi prioritas.
Menurut Zigo, pembangunan infrastruktur pengendali lahar Gunung Marapi telah diperjuangkannya sejak akhir 2024. Saat itu, ia mulai menjalin komunikasi dengan instansi pemerintah terkait guna mendorong agar proyek tersebut segera direalisasikan.
Koordinasi dengan kementerian dan direktorat jenderal terkait menjadi salah satu upaya untuk mempercepat penyediaan infrastruktur pelindung bagi masyarakat yang bermukim di kawasan rawan bencana.
Proyek tersebut mulai dikerjakan pada 2025 dengan nilai kontrak sekitar Rp249 miliar dan ditargetkan rampung pada 2027. Pembangunannya mencakup sejumlah lokasi di wilayah Sumatera Barat.
Semula, sabo dam direncanakan dibangun di enam titik. Namun, dalam perkembangannya, jumlah lokasi bertambah menjadi sepuluh titik. Tiga di antaranya berada di kawasan Batang Malana, Kabupaten Tanah Datar, sedangkan tujuh titik lainnya berlokasi di Kabupaten Agam.
Dari hasil pemantauan di lapangan, Zigo mendapatkan informasi bahwa kemajuan pekerjaan pada setiap titik berbeda-beda. Persentase penyelesaian berkisar 35 persen hingga lebih dari 80 persen, bahkan salah satu lokasi dilaporkan telah mencapai sekitar 90 persen.
Melihat perkembangan tersebut, ia meminta pelaksana proyek memanfaatkan waktu secara optimal agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target. Namun, kondisi cuaca menjelang akhir tahun juga harus diperhitungkan, terutama meningkatnya curah hujan yang dapat memicu kenaikan debit air sungai.
Zigo menilai percepatan pembangunan sangat penting agar manfaat sabo dam bisa segera dirasakan masyarakat. Kendati demikian, pelaksanaan proyek tidak boleh dilakukan dengan mengesampingkan standar teknis, kualitas bangunan, maupun prosedur keselamatan kerja.
Selain memeriksa kemajuan fisik, ia turut mendengarkan aspirasi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan material konstruksi agar pelaksanaan pekerjaan tetap mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kepentingan warga setempat.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyukseskan proyek tersebut. Sinergi antara seluruh pihak dinilai diperlukan untuk mengantisipasi serta menyelesaikan berbagai kendala yang mungkin muncul selama proses pembangunan.
Zigo berharap pekerjaan di sejumlah titik dapat diselesaikan lebih cepat apabila kondisi lapangan, faktor teknis, dan cuaca mendukung. Meski demikian, setiap tahapan pembangunan harus tetap mengikuti ketentuan teknis dan aturan keselamatan yang berlaku.
Terkait pendanaan, laporan peninjauan menyebutkan alokasi anggaran sekitar Rp96 miliar pada tahun berjalan dan kurang lebih Rp115 miliar pada tahun berikutnya. Rincian pembiayaan tersebut perlu disesuaikan dengan dokumen resmi proyek agar sejalan dengan nilai kontrak serta perencanaan anggaran pemerintah.
Peninjauan itu turut dihadiri Kepala BPJN Sumatera Barat Elsa Putra Friandi, Kepala BWS Sumatera V Padang Reski Wahyudi, Kepala Balai Cipta Karya Sumatera Barat Maria Doeni Isa, anggota DPRD Sumatera Barat Yogi Pratama dan Zuldafri Darma, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, serta Sekretaris Daerah Tanah Datar Abdurrahman Hadi.
Pembangunan sabo dam di kawasan Gunung Marapi menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi risiko bencana akibat aliran sedimen dan material vulkanik. Apabila dikerjakan sesuai standar dan selesai tepat waktu, infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan bagi masyarakat Tanah Datar dan daerah sekitarnya dari potensi bahaya lahar.(Yu)
