Padang Pariaman – Rp5,24 miliar bukan angka kecil. Di balik angka itu ada uang publik yang kini dipertaruhkan untuk membenahi tujuh ruas jalan strategis di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pemerintah daerah menjanjikan pekerjaan berkualitas, tepat waktu dan sesuai spesifikasi.
Kini, masyarakat tinggal menunggu: apakah janji itu benar-benar menjelma menjadi jalan yang kokoh, atau sekadar aspal baru yang kembali rusak sebelum waktunya?
Proyek melalui Paket I Peningkatan Jalan Hotmix tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan dijadwalkan mulai dikerjakan pekan ini. Masa pelaksanaannya ditetapkan 150 hari kalender.
PT Pandora Energi Persada ditunjuk sebagai penyedia jasa, sementara pengawasan berada di tangan PT Ersa Satria Konsultan. Dengan nilai kontrak miliaran rupiah, ruang bagi pekerjaan asal-asalan semestinya tidak ada.
Sebab, bagi warga di wilayah yang menjadi sasaran proyek, persoalan jalan bukan perkara kosmetik. Jalan menentukan cepat atau lambatnya hasil pertanian tiba di pasar, mudah atau sulitnya anak menuju sekolah, serta lancar atau tersendatnya akses menuju fasilitas kesehatan.
Jalan yang buruk bisa membuat ongkos distribusi membengkak dan aktivitas ekonomi tersendat. Sebaliknya, jalan yang berkualitas dapat membuka akses dan menggerakkan roda ekonomi dari tingkat paling bawah.
Tujuh ruas masuk dalam paket pekerjaan ini: Ujung Tanah–Sungai Geringging, Sigata–Aur Malintang, Kamumuan–Sungai Geringging, Pengamanan Badan Jalan Sungai Sariak–Malai, Simpang IV Kampung Malagam–Paingan, Kampung Lereng–Pasar Basung, serta Padang Kajai–Hulu Banda Korong Patamuan.
Sebaran titik pekerjaan menunjukkan bahwa proyek ini menyentuh sejumlah wilayah yang membutuhkan konektivitas lebih baik.
Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, menyatakan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
Ia menilai jalan yang baik akan memberikan efek berantai bagi masyarakat, mulai dari memperlancar mobilitas hingga distribusi hasil produksi.
“Ketika akses jalan semakin baik, mobilitas masyarakat semakin mudah. Distribusi hasil produksi juga semakin lancar. Pada akhirnya, ini akan ikut menggerakkan perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Namun setelah alat berat turun dan aspal mulai digelar, sorotan publik tentu tidak berhenti. Justru di situlah pengawasan harus semakin ketat.
Pemerintah daerah menegaskan pekerjaan wajib mengikuti spesifikasi teknis, tepat waktu dan mengutamakan kualitas.
Masyarakat pun diminta ikut mengawasi serta menjaga hasil pembangunan. Karena setiap rupiah dalam proyek tersebut pada akhirnya berasal dari kontribusi masyarakat melalui pajak.
Maka pertanyaan paling penting bukan lagi kapan proyek dimulai, melainkan apa yang akan diterima masyarakat setelah Rp5,24 miliar itu dibelanjakan?
Jalan yang mulus tentu menjadi kabar baik. Tetapi jalan yang kuat, tahan lama dan benar-benar memperlancar ekonomi jauh lebih penting.
Pemerintah telah membuka keran anggaran; kini publik berhak menunggu hasil yang sepadan. Uang rakyat sudah dikeluarkan. Jangan biarkan kualitas pembangunan menjadi tanda tanya.(bay).
